Ribuan pelajar di Aceh Tamiang masih belajar tanpa seragam dan perlengkapan sekolah sejak banjir November 2025.

Warga Aceh kategori desil 8-10 dinonaktifkan dari layanan BPJS Kesehatan gratis dan diwajibkan membayar iuran mandiri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan survei terhadap kondisi muara perikanan yang mengalami pendangkalan di sejumlah wilayah Aceh.

Kementerian PU mempercepat penanganan terganggunya akses transportasi di jalur Lokop–Pining, Provinsi Aceh,

Penganiayaan dilakukan di dalam penitipan anak Baby Preneur daycare. Untuk itu Pemkot Bnda Aceh melakukan pengecekan ke tempat tersebut.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) ungkap Aceh belum sepenuhnya pulih pascabencana. Infrastruktur rusak, menanti bantuan pusat.

Anggota DPR Azis Subekti menyoroti perpanjangan Dana Otsus Aceh, mendesak transparansi dan pengawasan agar dana mensejahterakan rakyat.

Pemkab Aceh Utara mendata korban banjir berstatus KK gantung dan penyewa rumah agar bantuan pascabencana lebih tepat sasaran.

Di balik rapuh rumahnya, Razma, ibu tunggal di Aceh Utara, tak menyerah. Dengan sapu lidi dan brondolan sawit, ia berjuang demi putrinya.

Pemkot Banda Aceh menyoroti terkait izin Baby Preneur Daycare. Setelah 5 tahun beroperasi ternyata daycare ini tak memiliki izin.

Bupati Aceh Utara meminta bantuan banjir tahap tiga untuk 58.528 KK segera dicairkan oleh Kemensos sebelum Idul Adha.

Warga desil 8–10 di Aceh tak lagi ditanggung BPJS gratis. RSUD pastikan tetap melayani pasien di tengah transisi JKA berbasis desil.

Unimal siap kelola SPPG untuk program makan bergizi gratis. Kampus siapkan ekosistem pangan hingga tenaga ahli.

Kasus penganiayaan balita di daycare Aceh jadi sorotan, dinilai akibat lemahnya pengawasan dan kompetensi pengasuh.

Video dugaan kekerasan balita di daycare Banda Aceh viral, pengasuh dipecat dan kasus diselidiki polisi.

Kemendagri mengusulkan lembaga khusus untuk kelola dana otsus Aceh, meniru model DIY. Tujuannya: transparansi dan akuntabilitas.

Petani Aceh Utara mendapatkan upah untuk membersihkan lumpur bekas banjir Rp 10 ribu per meter.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali mengaktifkan dua orang keuchik atau kepala desa yang sebelumnya sempat dinonaktifkan.

Sebanyak 5.318 rumah rusak ringan dan sedang di Aceh Timur mendapat bantuan stimulan Rp 118,9 miliar pascabanjir.

Pemprov Aceh menerima dukungan kemanusiaan dari relawan internasional sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi.