Ditemukan 236 hasil dari pencarian "WA 0821 1305 0400 [[Adefa]] Pusat Pengadaan Gravel Paver Nabire Papua"
DPR memasukkan RUU Pusat Finansial Internasional ke Prolegnas Prioritas 2026. Pembahasan ditargetkan selesai dalam tiga bulan.
DPR menyoroti pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp 1,8 triliun yang viral. Kemenkop membantah terlibat, sementara Agrinas menyayangkan tudingan tanpa data.
Pengadaan gembok lapas Rp 92,5 Miliar disorot DPR karena harga mendekati Rp 1 juta/unit. Simak selengkapnya di sini.
Purbaya mengatakan pemerintah akan segera menyusun berbagai aturan turunan.
IKPI mengusulkan insentif pajak PFII hanya diberikan kepada sektor keuangan strategis agar investasi lebih berkualitas dan tepat sasaran.
RUU PFII dikebut! Pemerintah ingin jadikan Indonesia pusat keuangan internasional, slated for July 2026. Beragam insentif disiapkan untuk menarik investor global.
Kemenperin mendorong pusat industri baru di daerah dan pembatasan impor untuk memperkuat industri nasional. Ini juga melibatkan perlindungan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja demi bonus demografi.
DPR RI akan sahkan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan perdalam pasar keuangan, genjot investasi, dan tingkatkan daya saing.
Manajemen mengambil kebijakan untuk mengompensasi kondisi tersebut dengan meningkatkan jumlah kunjungan ke mal.
Gubernur Jatim, Khofifah sebut Pemprov Jatim dukung penuh akselerasi transformasi energi B50 sebab Jatim punya modal penggerak berbasis biodiesel
Saat Majapahit meredup karena konflik internal, Demak bangkit sebagai kekuatan baru yang mengubah arah sejarah Jawa dan Nusantara.
DPR RI mengesahkan RUU PFII menjadi UU! Langkah strategis ini memperkuat ketahanan ekonomi nasional, memperluas sumber pembiayaan, dan mendorong investasi global.
Pemerintah berencana membangun Pusat Finansial Internasional di Bali dengan KEK baru untuk jasa keuangan.
PFII berpeluang dibangun di kawasan KEK sehingga investor bisa memperoleh insentif berlapis, dari fasilitas KEK hingga aturan khusus PFII.
Kepala LP PFII wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran penggunaan modal tersebut kepada Gubernur PFII untuk memperoleh persetujuan.
Ketegangan ini sebenarnya dipicu oleh masalah yang sangat sederhana, yaitu adanya kesalahpahaman dalam obrolan di grup WhatsApp istri polisi.
Polisi mengungkapkandampak kerugian tidak hanya menimpa pemasok buah, melainkan juga pemilik dapur MBG yang bertindak selaku SPPG.
Filep Wamafma tegaskan Papua bukan hanya urusan Wapres. Simak pernyataannya di sini.
Kejagung mengungkap peran Kolonel CPL BU dalam dugaan korupsi MBG, terlibat markup dan pengarahan penyedia pengadaan sepeda motor.
Langkah hukum dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan tanah Griya Dalem Kanjengan (Wisma Kanjengan) tahun anggara 2022.