Ditemukan 1071 hasil dari pencarian "WA 0812 2782 5310 Anggaran Rehab Plafon Gypsum Trap 2 Klaten"
Viral unggahan nota warung bakso di Klaten yang diduga kenakan tarif AC kepada pembeli. Disbudporapar lakukan penelusuran.
Pendidik agama di Klaten cabuli dua anak kandung sejak 2020, kini terancam 12 tahun penjara.
Menkeu Purbaya belum memastikan efisiensi anggaran MBG dan masih menunggu koordinasi dengan Kepala BGN.
Penjara di Kalteng makin sesak akibat overkapasitas dan minim anggaran, Komisi XIII DPR RI langsung sidak ke lapangan cek kondisi riil.
Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Kasatgas Tito mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 100,1 triliun untuk periode 2026–2028.
Adapun total pagu indikatif Kementerian PU pada tahun 2027 adalah sebesar Rp 98,47 triliun.
Realisasi anggaran MBG mencapai Rp 88,15 triliun hingga Mei 2026 dan telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.
Lembaga nasional seperti Komnas Perempuan disebut hanya mendapatkan anggaran Rp 39,3 miliar per tahun yang disebut setara anggaran dinas kabupaten.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara perihal Istana yang memutuskan untuk mengurangi anggaran program MBG.
Menkeu Purbaya belum mengungkap besaran penyesuaian anggaran MBG dan menyebut keputusan mengikuti Presiden Prabowo.
Hesti Purwadinata mengusulkan pengalihan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk guru dan fasilitas sekolah di tengah isu korupsi. Solusi efisien?
Menkeu Purbaya memastikan anggaran alutsista sangat signifikan untuk memperkuat pertahanan RI, selaras dengan keinginan Presiden Prabowo.
Kemenag mengusulkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan
Dispora Riau membatalkan Popda dan Peparpeda 2026 akibat keterbatasan anggaran di tingkat provinsi maupun daerah.
Kemendikdasmen mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 40,75 triliun untuk tahun 2027.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah menyesuaikan alokasi anggaran LPSK pada tahun 2027.
Pemerintah optimalkan efisiensi dan refocusing belanja negara hingga 2027 demi produktivitas anggaran, program prioritas, dan kesejahteraan masyarakat.
Porsi terbesar anggaran akan diarahkan untuk pembangunan TPST dan rehabilitasi maupun optimalisasi TPA.
Wamen PU Diana Kusumastuti mengungkap, penanganan 136 titik perlintasan sebidang di jalan nasional membutuhkan anggaran Rp 30 triliun.