Komisioner Kompolnas, Choirul Anam menjelaskan alasan mengapa penguatan lembaganya dalam revisi Undang-Undang Polri menjadi penting.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan UU Polri sudah saatnya direvisi karena sudah berusia dua dekade lebih.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo melantik A.H. Bimo Suryono sebagai Ketua Umum KBPP Polri. Simak momennya di sini.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebut Polri akan memiliki 28 gudang ketahanan pangan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan nasional.

Bareskrim Polri mengungkap pola pergeseran markas judi online dan kejahatan siber dari Kamboja-Myanmar ke Indonesia.

Pembatasan jabatan polisi diharapkan tidak menjadi modus penggeseran aktor pejabat asal Polri berganti menjadi pejabat asal institusi lain.

Tim Reformasi Polri mengusulkan beberapa perubahan, dari jenjang karier Kapolri, penguatan Kompolnas, hingga layanan SKCK online.

Komisi Reformasi mengusulkan Polri membuat aturan baru terkait penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mengedepankan dialog dan cegah bentrok

Komisi III DPR bentuk Panja Revisi RUU Polri yang dipimpin Habiburokhman. Susunan anggota Panja RUU Polri disebut 'ganas'.

Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun menyatakan siap memberikan masukan strategis terkait revisi Undang-Undang Polri.

Polri kenalkan seragam dan alat pelindung diri baru untuk anggota di area rawan konflik. Kapolri Sigit juga resmikan laboratorium uji peralatan. Personel lebih aman!

Pengamat kepolisian dari ISSES Bambang Rukminto memberikan sejumlah catatan terkait rekomendasi yang disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Prabowo menerima 10 buku berisi laporan Komisi Reformasi Polri dari Jimly Asshiddiqie. Simak momen penyerahan 10 buku hasil kerja Reformasi Polri!

Suasana peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Sabtu (16/5/2026) pagi, beberapa kali pecah oleh kelekar Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendukung usul KPRP terkait penataan jenjang karier perwira tinggi Polri dan mekanisme penyiapan calon Kapolri.

Dirut Bulog usulkan TNI, Polri, dan ASN kembali dapat tunjangan beras (natura) karena cadangan beras melimpah. Program ini akan menggunakan beras jenis medium.

Permasalahan-permasalahan yang ada di institusi Polti tidak dapat terselesaikan hanya dengan pembatasan masa jabatan Kapolri.

Yusril juga menegaskan bahwa Polri tidak akan berada di bawah kementerian manapun dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Salah satu penguatan kewenangan Kompolnas adalah rekomendasi atau keputusan yang dikeluarkan institusi tersebut harus dilaksanakan Kapolri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan Presiden Prabowo Subianto setuju agar jabatan polisi di luar institusi Polri harus dibatasi.