Pengusaha dapat mengurus angkotnya yang telah dikenakan tilang hingga pengandangan di Dishub Kota Bogor, tetapi dengan syarat.

Hanoi ibu kota Vietnam menjadi salah satu kota favorit wisatawan Indonesia pada kuartal awal tahun 2026.

DPRD Jabar menyebut BOS dan BOPD baru menutup 40 persen kebutuhan SMA/SMK negeri. Karena itu, SPP diusulkan kembali secara bertahap.

Mendagri Tito Karnavian berharap lulusan IPDN tak langsung ke daerah asalnya, melainkan menyebar demi pengalaman luas dan membentuk ASN Indonesia sejati.

Pemprov Kalteng dan Kodam XXII/Tambun Bungai makin solid mengawal keamanan serta percepatan pembangunan daerah.

Artikel prakiraan cuaca BMKG soal wilayah berpotensi hujan lebat dan angin kencang pada 7 Agustus memuncaki daftar Populer Tren kali ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan peningkatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang semester I tahun 2026.

Daftar 16 kepala daerah yang terjaring OTT KPK, Bupati Pemalang jadi yang terbaru.

BGN menerapkan sejumlah aturan baru untuk memperketat pengawasan program MBG, termasuk kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan.

Pengamat kebijakan publik menilai perilaku pemimpin, mulai dari tingkat pusat hingga daerah seperti lurah atau kepala desa, bentuk arogansi kekuasaan.

Penangkapan Anom Widiyantoto menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026. Berikut daftarnya.

Komisi 2 DPR RI menyebut APBD di 39 daerah tak mampu membayar gaji PPPK. Dorong penambahan anggaran dari APBN.

Kejaksaan menunjukkan bahwa aksi pembakaran tersebut sengaja dilakukan MZL bersama kroninya demi menutupi penyimpangan dana bank senilai Rp 3 miliar.

Kemendagri menyebut Banyuwangi menjadi contoh penerapan smart city berbasis pedesaan di Asia Tenggara. Ini alasannya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soroti praktik eksploitasi SDA di hadapan Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy dalam Muswil KAHMI Sumbar.

Ia menyebutkan, kurang salur DBH untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 diperkirakan mendekati Rp 2 triliun.

Masyarakat di 15 daerah di Indonesia bakal bisa membuat balik nama sertifikat tanah hanya dalam waktu 10 hari, lebih cepat dari daerah lain.

Pakar HTN UNS mengungkap penyebab lima kepala daerah Jawa Tengah terjaring OTT KPK sepanjang 2026.

Pemerintah menaikkan biaya menjadi WNI dan melepas status WNI mulai 1 Agustus 2026. Simak perbandingan tarif lama dan baru.

Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa para kepala daerah bukanlah anak kecil. Kemendagri tidak mungkin mengawasi selama 24 jam.