Massa demonstrasi dari Pati dan pengemudi ojol mulai berkumpul di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penindakan TPPO dengan modus "pengantin pesanan" dapat menyelamatkan martabat anak bangsa.

Pemerintah dan DPR sepakat guru berstatus PPPK, baik yang paruh waktu ataupun yang mau menjadi PNS, akan menjadi penuh waktu mulai 2027.

Prabowo ingin membentuk pengadilan ad hoc mengusut kerugian yang terjadi di BUMN. Menteri hingga Pimpinan DPR yang juga kader Gerindra merespons.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal minta 3 Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dicabut.

Komisi XI DPR RI belum terima Surat Presiden terkait penunjukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI.

DPR dan pemerintah ngebut selesaikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk pekerja transportasi online serta bahas masalah PPPK di daerah. Rapat koordinasi terus berlanjut.

RUU Pengaturan Reforma Agraria resmi jadi RUU usul inisiatif DPR, akan mengatur pembentukan badan baru hingga redistribusi dan restitusi tanah.

Keterlambatan penyaluran maupun ketidaktepatan penghitungan DBH bisa mengganggu perencanaan anggaran daerah

Menurutnya, kebijakan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi sistem logistik nasional.

Mahfud mengatakan, dipublikasikannya draf RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari pembahasan yang mengedepankan partisipasi bermakna.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta para kader di Maluku untuk mempertahankan kursi DPR RI

Buruh kecewa melihat draft RUU Ketenagakerjaan karena sejumlah usulan belum terakomodir. Pemerintah berjanji membahasnya bersama DPR.

Transjakarta menyesuaikan layanan sejumlah rute bus akibat aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Komisi XI DPR RI akan memutuskan hasil uji kepatutan calon pejabat BI dan membawanya ke Rapat Paripurna 1 September 2026. Ini prosesnya.

Wakil Ketua DPR RI menerima AMPB membahas RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi III Habiburokhman janjikan RUU ini disahkan paling lambat Desember 2026.

Sekelompok pengemudi ojol mogok beroperasi dan tidak mengangkut penumpang demi mengikuti aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8/2026)

Massa AMPB dan ojek online gelar demo di DPR Jakarta menggotong keranda bertuliskan Hukum Mati Koruptor, Kamis (27/8/2026).

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bakal demo di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) mendatang.

Kepala BNPP/Basarnas Marsekal Madya M Syafi'i mengungkapkan, pihaknya menangani 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga 15 Agustus 2026.