Patok batas tanah merupakan komponen penting agar kepemilikan lahan lebih aman dan terhindar dari sengketa, berikut kriterianya

Pembangunan rusun di lahan milik KAI di kawasan Tanah Abang masih dalam tahap koordinasi dan penyelesaian administrasi sebelum konstruksi dimulai.

Ketentuan mengenai patok tanah dan batas bidang tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

Mengenal Sertifikat KW 456 yang sering jadi penyebab kasus sengketa tanah Sertifikat Hak Milik SHM ganda yang diterbitkan BPN.

Masyarakat diminta memanfaatkan fitur swaplotting pada Sentuh Tanahku untuk melakukan plotting (terpetakan) bidang tanah secara mandiri melalui gawai.

KAI Commuter menangkap dua pelaku pencurian kabel di jalur rel Tanah Abang–Karet dalam dua hari berbeda, satu pelaku mengaku beraksi berulang kali.

Total luas tanah milik Presiden Prabowo Subianto di Bogor yang mencapai 81.305 meter persegi.

Indonesia perlu mencermati fenomena perang logam tanah jarang antara AS dan Tiongkok.

Peternak jangan sampai menggadaikan sertifikat tanah untuk menambah modal saat situasi sulit.

Deretan aset properti milik Presiden Prabowo Subianto baik berupa maupun bangunan sesuai dengan laporan LHKPN.

Gairah masyarakat Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah seolah tak pernah mengenal kata surut.

Polemik Hotel Sultan merupakan kasus penggunaan tanah negara yang digunakan Indobuildco sebagai perusahaan swasta yang didirikan Ibnu Sutowo.

Land subsidence (penurunan muka tanah) di Tuban tercatat terparah se-wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Apabila ada kawasan hutan atau taman nasional berada di kawasan transmigrasi, maka status kawasan hutan atau taman nasional harus dilepaskan.

Masyarakat adat di Nagari Sitapa, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, menghadapi situasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Apa saja yang perlu dicek sebelum memutuskan membeli tanah sehingga terhindar dari potensi sengketa tanah?

Pakar konstruksi menduga amblesnya Jalan Lenteng Agung bukan hanya akibat beton keropos, tetapi juga masalah tanah dasar.

Hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh menyoroti perlindungan hak tanah masyarakat adat dalam sidang uji materi Undang-Undang Agraria.

Akta Jual Beli atau AJB bukanlah bukti kepemilikan tanah yang sah dan tercatat di BPN, berikut penjelasan ahli.

Sengketa tanah bisa bermula karena hal yang tampak sepele, seperti tidak adanya batas tanah yang jelas.