Komisi Reformasi Polri merekomendasikan agar Polri harus punya standar minimum peralatan dari tingkat Mabes Polri hingga polsek.

IPW mendukung aspirasi Koalisi Masyarakat Sipil agar Presiden Prabowo menuntaskan agenda reformasi Polri karena langkah itu sudah mendesak.

Jimly cs juga mengusulkan agar Prabowo menerbitkan Inpres yang menginstruksikan Kapolri menjalankan rekomendasi Komisi Reformasi Polri.

Komisi Reformasi Polri akhirnya dipanggil Prabowo ke Istana. Jimly sebut akan berikan sejumlah rekomendasi kepada Polri.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Mahfud MD mengusulkan agar rangkap jabatan anggota Polri diatur secara limitatif.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, menilai paradigma militeristik tidak cocok diterapkan di tubuh Polri.

Sejumlah purnawirawan TNI pernah mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri, seperti Kementerian Keamanan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik dan akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Sejumlah purnawirawan TNI sebelumnya mewacanakan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri, seperti Kementerian Keamanan atau model serupa.

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengusulkan penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui revisi Undang-Undang Polri.

Komisi III DPR siap menindaklanjuti usulan revisi UU Polri yang direkomendasikan Komisi Reformasi Polri ke Presiden Prabowo.

Komisi Reformasi Polri merekomendasikan pembatasan masa jabatan Polri dan pengaturan jenjang karir tetapi keputusan tetap di tangan presiden.

Satgas Haji Polri mencatat 115 laporan haji ilegal, 68 kasus masih dalam proses. Waspada modus haji tanpa antre yang berujung penipuan.

Dua asrama Polri di Ciledug dan Kalideres terbakar beruntun. Api cepat membesar, warga panik, penyebab masih diselidiki.

Polri membentuk Satgas khusus untuk memberantas tindak pidana penyelundupan yang merugikan keuangan dan kekayaan negara, tindak lanjut arahan Presiden Prabowo.

Wamenkum menjelaskan, kedudukan Polri di bawah Presiden diperlukan untuk menjamin adanya garis koordinasi, komando, dan pertanggungjawaban yang tegas.

Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk merevisi UU Polri yang sudah berusia 24 tahun itu.

Komisi Reformasi Polri merekomendasikan Kompolnas jadi lembaga independen yang mengawasi Polri, anggotanya pun independen agar tak jadi jubir Polri.

Polri) melarang seluruh personelnya melakukan live streaming di media sosial saat sedang bertugas.

“Penguatan Kompolnas itu menjadi rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, dan semoga ini segera terwujud," kata Komisioner Kompolnas.