Kejari Lubuklinggau mengusut dugaan korupsi APBDes Desa Batu Kucing senilai Rp 2,938 miliar.

Proyek yang menyedot dana APBD senilai Rp 1,4 miliar tersebut hingga kini tak kunjung terealisasi.

Kejari Ngawi periksa 2 komisioner dan sejumlah staf KPU Ngawi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 Rp 49,9 miliar.

Polisi menggeledah kantor dan rujab Bupati Gowa terkait dugaan korupsi PBG. Sebanyak 5 box dokumen disita dalam penggeledahan.

Kejari Medan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan belanja barang dan jasa.

Selain penetapan tersangka, Kortas Tipidkor juga menyiapkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Penahanan terhadap Bupati Kabupaten Gowa.

Kejagung menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemkot Bekasi terkait dugaan korupsi penyimpangan kerja sama dengan Pertamina EP.

Ditreskrimsus Polda Lampung tengah mengusut dua perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berbeda sektor.

Kejari Bengkulu periksa mantan Wakil Wali Kota Bengkulu Patriana Sosialinda sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan Pasar Pagar Dewa

Sidang perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bank milik negara kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Palembang.

Sekda Lampung Tengah Welly belum memenuhi panggilan ketiga polisi soal pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi rekrutmen honorer.

Korupsi sekelebat mungkin terlihat bukan persoalan diplomasi, tetapi dampaknya dapat menggerus modal terpenting diplomasi, yaitu kepercayaan.

Selama partai politik bermasalah dengan integritas ini tidak pernah dijatuhi sanksi kelembagaan yang melumpuhkan, karpet merah akan terus membentang.

Pemerintahan Prabowo diharapkan menciptakan model reward dan punishment dalam memerangi pungli.

Jangan sampai OTT kepala daerah menjadi ritual, sementara sistem yang melahirkan korupsi tetap dibiarkan.

Keberhasilan KPK mengungkap fenomena penggunaan apartemen sebagai tempat preservasi uang korupsi patut diapresiasi.

Kasus ini tak cukup dibaca sebagai persoalan produk yang gagal memenuhi standar mutu. Ia juga menyangkut dugaan manipulasi atas klaim gizi.

Apa bentuk pertanggungjawaban pemimpin ketika sistem di bawah kepemimpinannya mengalami kegagalan?

Sekjen KPA Dewi Kartika mengungkapkan akar masalah praktik korupsi pada penerbitan HGB dan HGU di Kementerian ATR/BPN.

Pengawasan digital itu penting, tetapi teknologi secanggih apa pun akan ditekuk jika pemegang kendalinya berniat jahat.