Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, menilai paradigma militeristik tidak cocok diterapkan di tubuh Polri.

Sejumlah purnawirawan TNI pernah mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri, seperti Kementerian Keamanan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik dan akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Sejumlah purnawirawan TNI sebelumnya mewacanakan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri, seperti Kementerian Keamanan atau model serupa.

Empat terdakwa penyiram air keras dipastikan tak berada di Hotel Fairmont Jakarta saat Andrie Yunus menggeruduk rapat RUU TNI.

DPR bentuk Panja RUU Polri bahas penyesuaian batas usia pensiun anggota. Tujuannya kesetaraan dengan TNI, Kejaksaan, dan PNS.

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengusulkan penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui revisi Undang-Undang Polri.

Komisi III DPR siap menindaklanjuti usulan revisi UU Polri yang direkomendasikan Komisi Reformasi Polri ke Presiden Prabowo.

Komisi Reformasi Polri merekomendasikan pembatasan masa jabatan Polri dan pengaturan jenjang karir tetapi keputusan tetap di tangan presiden.

TNI menargetkan pembangunan 750 satuan baru hingga 2029 untuk memperkuat pertahanan dan menekan kriminalitas.

Di Jakarta, TNI melalui Kodam Jaya telah memastikan ikut menurunkan personel untuk bergabung bersama polisi melakukan patroli kejahatan jalanan.

TNI AD menegaskan bahwa kasus penembakan Pratu FAA di Palembang bakal diusut tuntas, setiap pelanggaran hukum prajurit TNI akan ditindak tegas.

Marsekal Muda TNI Muzafar resmi promosi sebagai Panglima Kogabwilhan II. Pangkodau I kini dipimpin Marsekal Pertama Erwin Sugiandi.

Menteri Hukum memastikan revisi UU Polri akan mengakomodasi rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang telah disampaikan ke Prabowo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri tengah membangun 33 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Wamenkum menjelaskan, kedudukan Polri di bawah Presiden diperlukan untuk menjamin adanya garis koordinasi, komando, dan pertanggungjawaban yang tegas.

Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk merevisi UU Polri yang sudah berusia 24 tahun itu.

Komisi Reformasi Polri merekomendasikan Kompolnas jadi lembaga independen yang mengawasi Polri, anggotanya pun independen agar tak jadi jubir Polri.

Polri) melarang seluruh personelnya melakukan live streaming di media sosial saat sedang bertugas.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam berharap penguatan lembaganya menjadi poin utama dalam pembahasan revisi UU Polri oleh DPR dan pemerintah.