Dosen PPPK masih menantikan nasib karier mereka.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PDI-P sekaligus anggota Timwas Haji DPR 2026 Abidin Fikri mengecam keras praktik pengkavlingan tenda oleh KBIH.

Total RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 bertambah menjadi 68 RUU. Lalu, 198 RUU dalam Prolegnas jangka menengah periode 2025–2029.

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman menyarankan agar revisi UU Tipikor dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas hitung kerugian negara.

Baleg DPR RI mengkaji revisi terbatas UU Tipikor usai putusan MK yang menegaskan BPK satu-satunya lembaga berwenang hitung kerugian negara.

Revisi UU Pemilu di DPR alot. Wakil Ketua Komisi II Aria Bima ungkap tarik ulur antar fraksi soal ambang batas dan desain pemilu akibat putusan MK.

Adela Kanasya Adies, putri Adies Kadir merupakan calon legislatif untuk Dapil Jawa Timur I yang memperoleh 12.792 suara pada Pemilu 2024.

Anggota DPR Marwan Jafar mendesak hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual di ponpes Pati karena gunakan identitas agama untuk eksploitasi korban.

Komisi III DPR RI mendukung rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mempertahankan posisi Polri tetap berada di bawah presiden.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti sebut guru non-ASN yang dilarang mengajar di sekolah negeri per 2027 jadi masalah konstitusional.

Timwas DPR memantau ketat fase Armuzna setelah seluruh jemaah Indonesia berhasil diberangkatkan ke Arafah untuk menjalani wukuf.

Pengamat Bambang Rukminto mengkritik proses revisi UU Polri yang dinilai hanya formalitas. Simak selengkapnya di sini.

Selain masyarakat, Jamiluddin menilai bahwa Presiden Prabowo ingin mendapatkan dukungan dari pasar dari tujuannya datang ke rapat paripurna DPR.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA.

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta harus menjadi pegangan.

Baleg DPR menyebut deretan RUU prioritas yang akan dibahas di Masa Sidang V Tahun 2025-2026 ini.

Keluarga KLD Ghofirul Kasyfi surati Komisi I DPR terkait permintaan otopsi jenazah Ghofirul yang belum direspons oleh Koarmada II

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti potensi konflik kepentingan di balik langkah pemerintah menggandeng sejumlah “homeless media”.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Presiden Prabowo Subianto menghapus skema PPPK bagi guru dan menggantinya dengan CPNS.

NETGRIT peringatkan revisi UU Pemilu yang lambat oleh DPR akan hasilkan aturan seadanya dan kualitas pemilu memburuk.