Ashraff Abu, the husband of Pekalongan Regent Fadia Arafiq, did not attend a KPK examination related to a money laundering case, citing commitments at the House of Representatives.

The government is urged to agree on a framework and mechanism for implementing the MBG program during distance learning to ensure its continuation.

Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mempertanyakan dasar hukum rencana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah menjamin keamanan WNI di Arab Saudi imbas adanya serangan kelompok Houthi di Bandara Riyadh.

Anggota DPR mengingatkan mutasi personel Polri di bawah Kapolri Suyudi harus membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

The coalition political parties supporting Gibran are seen as able to express their opinions after the DPR's recess ends on October 9, 2026.

The Indonesian House of Representatives is urging maximum penalties for corporations involved in forest fires, even suggesting the confiscation of profits. The police have identified 20 corporations as suspects.

Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro meminta agar semua institusi pendidikan tidak menutupi kasus perundungan dengan dalih menjaga nama baik.

Member of the House I Wayan Sudirta reminds the handling of karhutla cases as environmental issues often stagnate.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengingatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sudah berlangsung selama 4 bulan.

The government has been urged to cancel the plan to distribute civil servant salaries via the Merah Putih Village Cooperative, as it is deemed inefficient and burdensome for civil servants.

Anggota DPR RI Abdullah mendesak KPK telusuri dugaan korupsi dana kebencanaan BNPB, termasuk kemungkinan hukuman mati.

OTT di BNPB saat penanganan bencana berlangsung membuat Komisi VIII DPR RI miris. Anggota DPR Selly Gantina tegaskan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan.

PSI urges the DPR not to raise the parliamentary threshold in the Election Bill, referencing the Constitutional Court's ruling to prevent wasted votes. The Prabowo coalition proposes 5%.

Chairman of the PDI-P DPP, Komarudin Watubun, urged the DPR to follow up on the MK's decision regarding Gibran's education requirement, but the PDI-P has not yet discussed its position.

Selain kejahatan seksual, FP menyebut adanya kejahatan struktural, termasuk sistem pendidikan di pesantren yang tidak pernah diaudit oleh pemerintah.

Komnas Haji meminta DPR memprioritaskan pengembalian dana korban penipuan haji dan umrah dalam RUU Perampasan Aset.

PKB menilai putusan MA dan MK terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperkuat urgensi bagi DPR untuk menentukan sikap politik.

Members of the House of Representatives are urging for concrete Indonesia-Singapore cooperation to address karhutla following the Prabowo-Vivian meeting, emphasizing legal and economic aspects.

Berikut berita otomotif terpopuler, mulai dari demo di kawasan Monas hingga Gedung DPR, hingga sulitnya tambah ban motor listrik.