Kebijakan WFH ASN setiap Jumat mulai 10 April 2026 membuat kompleks parlemen RI sepi. Langkah efisiensi energi ini tetap memastikan pelayanan publik berjalan.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti sulitnya aksesibilitas penerbangan domestik menuju Bali. Terutama tiket pesawat ke Bali.

Mantan pimpinan KPK, Chandra Hamzah, ingatkan DPR agar perampasan aset di RUU tidak dilakukan tanpa tindak pidana asal, demi hormati hak kepemilikan.

DPR mengusulkan pembelian elpiji 3 kg pakai verifikasi biometrik agar tepat sasaran, Pertamina siap ikuti, pakar menyoroti tantangan infrastruktur.

DPR usulkan badan otoritatif kelola data nasional dalam RUU Satu Data Indonesia untuk integrasi data lintas lembaga.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan, pihaknya menyambut baik kesepakatan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran.

Guru PPPK Banten mengadu ke DPR terkait masalah kesejahteraan dan jenjang karier yang tidak jelas.

Serangan yang terjadi di Lebanon tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah terkait penempatan prajurit TNI dalam UNIFIL.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah minta kepolisian dan pemda menyusun standar pengamanan untuk melindungi hajatan warga dari aksi premanisme.

DPR membuka opsi percepat pengisian pimpinan OJK-LPS saat krisis.

Anggota DPR RI mengusulkan pembentukan satu badan/kementerian untuk mengintegrasikan data nasional di bawah Presiden.

Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia akan menyambangi Kantor Kedubes AS dan Iran, hingga kedubes negara-negara Teluk Arab untuk kampanye perdamaian.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengungkapkan, pihaknya baru saja menggelar pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas program MBG.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai perintah agar prajurit TNI di Lebanon berlindung di bunker merupakan langkah antisipatif.

Kasus dugaan yang menjerat Amsal Sitepu dibedah di DPR, duduk perkara hingga dugaan intimidasi dan propaganda jaksa diungkap.

Komisi III DPR menilai jaksa kasus Amsal Sitepu membangun propaganda bahwa Komisi III DPR mengintervensi kasus videografer tersebut.

Havidz menilai pencalonan DPR hanya lewat partai politik membatasi hak konstitusional warga negara

Komisi III DPR panggil Kajari Karo, Komjak, dan JPU terkait kasus Amsal Sitepu. Soroti dugaan propaganda soal penangguhan penahanan dan prosedur Kejaksaan.

Habib Syarief mengatakan, gangguan teknis saat pelaksanaan UTBK berdampak buruk terhadap psikologis siswa.

Merespons dorongan MAKI agar DPR membentuk panja penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Sahroni mengatakan membentuk panja tak semudah beli cabai di pasar.