Adang berharap pembentukan Panja Komisi III DPR RI dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong penyelesaian perkara secara profesional.

Murid SMP, SMA dan SMK mendapatkan kesempatan merasakan menjadi anggota DPR di Jakarta Model Congress (JMC) mulai 9 - 10 Juli 2026 di Perpusnas.

Komisi X DPR RI memasukkan ketentuan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam draf RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas.

Komisi VIII DPR segera membentuk panja untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2026 sekaligus membahas usulan BPIH 2027.

Permintaan tersebut terungkap dalam rapat yang digelar secara tertutup antara Komisi XI DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Himbara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, tidak bisa lagi dipandang sekadar persoalan sampah.

Ketua Umum DPP Partai Masyumi Ahmad Yani merespons positif terkait rencana DPR melakukan safari ke sejumlah partai non parlemen.

Hakim MK Saldi Isra cecar ahli hukum tata negara soal komparasi MBG vs makan gratis di Eropa, Amerika hingga Jepang.

Di lapangan, terdapat persoalan mengenai kebijakan pembagian pendapatan sebesar 92 persen bagi pengemudi ojol dan 8 persen untuk aplikator.

Misbakhun menjelaskan, pembahasan mencakup rencana kerja, anggaran, hingga sejumlah proyek yang akan dijalankan DDMF pada tahun ini.

My Esti Wijayati mendesak PTN untuk menyediakan kuota khusus bagi mahasiswa dari daerah 3T. Simak selengkapnya di sini.

DPR akan melakukan safari politik ke partai non-parlemen untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu. Inisiatif ini dipimpin Dasco.

Aturan komisi 8 persen untuk aplikator diatur dalam Perpres 27/2026 yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh 2026.

Ahmad Heryawan mendesak optimalisasi TKD Rp10,6 T untuk percepatan pemulihan daerah pascabencana di Aceh, Sumut, Sumbar. Ia soroti birokrasi lambat.

Anggota DPR menilai kerja Tim 9 Kejagung yang menangani kasus Febrie Adriansyah dkk dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia.

RUU Satu Data Indonesia yang disusun Baleg DPR hadir sebagai regulasi yang memperkuat data nasional dan melahirkan kebijakan yang berbasis data.

Anggota DPR mendesak Kementerian Haji dan Umrah rombak sistem perlindungan jemaah usai temuan 3.550 jemaah jadi korban penipuan selama musim haji 2026

Panja DPR tegaskan draf RUU Ketenagakerjaan belum final dan masih digodok. Buruh kritik naskah akademik, desak partisipasi bermakna dalam penyusunan.

Marwan Dasopang meyakini bahwa usulan BPIH tahun depan yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah masih bisa turun.

Tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD dinilain menimbulkan dominasi penguasaan jabatan secara terus-menerus.