Dari sisi keterbukaan kepemilikan saham, otoritas bursa menerapkan ambang batas pelaporan sebesar 1 persen.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan KPPU terkait penetapan batas atas bunga pinjol terhadap 97 entitas bisnis.

Koperasi boleh membantu pensiunan di desa mencairkan haknya, sementara uangnya tetap berada di rekening bank yang dijamin.

Jika sistem pembayaran gaji ASN selama ini dinilai tak efisien, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menunjukkan bukti empiris.

Dana siap pakai BNPB dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana.

Berkaca dari dugaan pelecehan di GBK, komunitas olahraga perlu membangun ruang aman melalui aturan, edukasi consent, dan mekanisme pengaduan.

Unesa cetak rekor MURI dengan Senam Guru Indonesia, libatkan 2.000 peserta. Inisiatif ini tekankan pentingnya kesehatan guru sebagai fondasi pendidikan berkualitas.

OJK meminta MNC Bank segera menyelesaikan permasalahan kendala layanan transaksi.

Ajaib Connect 2026 mengungkap tren diversifikasi investor Indonesia, dengan saham Amerika dan kripto menjadi instrumen yang menarik perhatian.

Pemerintah berencana menyalurkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Asuransi jiwa syariah belum optimal di mass market. Literasi rendah, branding lemah, dan proses spin-off jadi tantangan, meski pasar affluent muslim tumbuh.

KPK telah menggelar 23 OTT sepanjang Januari hingga 15 Oktober 2026, dengan sejumlah kepala daerah, pejabat pemerintah, dan pihak swasta terseret.

The resignation of Gibran Rakabuming Raka from the position of Vice President of Indonesia opens a new chapter in determining the nation's second-in-command.

The right to healthy air should be a part of everyday life, before citizens have to fight for it in court.

After two years of Prabowo-Gibran's administration, the moment should be used to improve the state's machinery, not just to add targets and instructions.

Let us not turn the Right to Express Opinion into a political trial against Gibran.

The controversy over Gibran's diploma presents the KPU with a more significant issue than a complaint to the DKPP: public trust.

Voices from the borders carry as much weight as those from city centers.

There is a gap between those who make policies and those who bear the consequences.

The DPR RI during the Prabowo-Gibran era faces criticism for hastening discussions of laws and the approval of public officials, raising doubts about the quality of legislation and meaningful public participation.