Pemerintah Shanghai China memberi subsidi tunai hingga 80.000 yuan atau sekitar Rp 210,28 juta untuk pembelian rumah baru di kawasan pinggiran kota.

Wamenhaj Dahnil Anzar mengungkapkan, Arab Saudi memblokir uang muka haji 2027 sebesar 14 juta riyal karena masalah asuransi pada ibadah haji 2026.

Pemerintah gerak cepat kirim ribuan personel dan puluhan ton logistik tangani gempa M 7,7 di NTT.

P2MI prioritaskan negara-negara di Asia hingga Eropa untuk lulusan SMK via program Asta Mandala SMK Go Global. Hindari jalur non-prosedural.

Walhi meminta pemerintah untuk menyelidiki perusahaan perkebunan skala besar terkait karhutla di 368 titik panas di Lampung.

Sejumlah korban puting beliung di Medan Johor memperbaiki rumah secara mandiri karena bantuan material pemerintah dinilai belum mencukupi.

Anggito bilang, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mengirimkan perwakilan untuk mengikuti RDG BI.

Untuk melindungi diri dari cuaca luar, warga memanfaatkan kain dan selimut yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan rumah mereka.

Persoalan sampah Makassar jadi perhatian pemerintah pusat. Dua menteri membahas pembenahan TPA, PSEL, dan pemilahan sampah.

Pakar Ilmu Ekonomi UGM bilang pemerintah harus transparan tentang variabel yang digunakan untuk menentukan desil dan juga menyediakan prosedur sanggah

Pramono mengatakan, salah satu persoalan yang perlu dikendalikan adalah industri di wilayah penyangga Jakarta yang menggunakan bahan bakar batu bara.

Massa mahasiswa UI membubarkan diri secara tertib setelah demo di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Mereka lantang menyuarakan kritik terhadap Prabowo-Gibran.

Dedi Mulyadi menyebut rencana pinjaman Rp 3,4 triliun muncul karena dana bagi hasil pajak belum seluruhnya dibayar pemerintah pusat.

Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menjawab berbagai isu persoalan tentang Kopdes Merah Putih.

Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI masih berlangsung hingga Selasa (18/8/2026).

Pemerintah pusat mulai membayar tunggakan dana bagi hasil (DBH) pajak pada Pemprov Jabar, dari total Rp 1,22 triliun, baru dibayar Rp 19 miliar.