Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karanvian mengaku prihatin dengan 11 kepala daerah yang terseret kasus korupsi sepanjang tahun 2026.

Usulan kenaikan gaji kepala daerah menuai polemik di tengah tekanan fiskal negara. Ahli ragukan waktu dan efektivitasnya dalam menekan korupsi.

Rentetan OTT KPK sepanjang Januari-Juli 2026 menjerat 9 kepala daerah dengan berbagai modus korupsi, dari suap hingga pemerasan.

Sepanjang tujuh bulan pertama pada 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap delapan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Mendagri Tito Karnavian merespons soal wacana evaluasi sistem Pilkada langsung di tengah maraknya OTT di kalangan kepala daerah.

Mendisdakmen sebut belum ada keputusan soal kantin gantikan dapur Makan Bergizi Gratis di daerah 3T. Aturan penerima kini tengah digodok.

Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap dalam OTT KPK ke-15 sepanjang 2026. Simak daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK tahun ini.

Komisi II DPR RI mengusulkan agar kepala daerah mendapatkan hak keuangan tambahan dari 20 persentase PAD untuk menekan perilaku korupsi.

Sebanyak 10 pemerintah kabupaten dan kota di perbatasan Jabar dan Jateng dijadwalkan mendeklarasikan dukungan operasional Bandara Kertajati.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengkritik pemerintah pusat terkait isu korupsi, beban pembiayaan PPPK, dan pemotongan TKD.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengkritik pemerintah pusat di hadapan utusan Mendagri karena dinilai membebani daerah tanpa dukungan anggaran.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, mahalnya ongkos politik dalam pilkada menjadi salah satu pemicu kepala daerah terjerat kasus korupsi.

25 kepala daerah ikuti KPPD di Lemhannas, belajar wawasan kebangsaan, antikorupsi, kepemimpinan hingga studi banding ke Singapura.

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan hasil positif.

Guru besar hukum tata negara UNS, Agus Riewanto menyorot peran pengawasan DPRD dalam pencegahan korupsi kepala daerah.

Pedagang seragam sekolah di Padang merana usai program seragam gratis dimenangkan vendor luar daerah. Omzet anjlok 98 persen.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah minta wacana tambahan hak keuangan kepala daerah dari persentase PAD direm dahulu demi menstabilkan kondisi fiskal.

Guru Besar Hukum Pidana Suparji Ahmad kritik usulan jatah 20 peren PAD untuk kepala daerah. Simak penjelasannya di sini.

Anggota DPR Giri Ramanda Kiemas menyoroti praktik korupsi kepala daerah yang marak karena "balas budi" Pilkada.

Pemprov Jatim akan memperluas digitalisasi bansos ke daerah lain setelah empat daerah sebelumnya yang menjadi piloting dinilai berhasil