Bupati Langkat Syah Afandin terjaring OTT KPK karena diduga Bupati Langkat menerima gratifikasi sekitar Rp 3,5 miliar.

4 kepala daerah di Jawa Tengah terjaring OTT KPK sepanjang 2026. Terbaru, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diamankan dalam operasi KPK.

Saksi ahli yang dihadirkan pihak Abdul Wahid mempertanyakan konstruksi OTT KPK. Sebut ada indikasi rekayasa perkara jika dakwaan tidak terbukti.

KPK melimpahkan berkas perkara korupsi kuota haji periode 2023-2024. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan tiga tersangka lain siap hadapi persidangan.

KPK menjelaskan alasan tidak mengambil alih tiga perkara korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel yang kini ditangani Polri.

KPK tangkap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam OTT dugaan pemerasan anggaran Rp 500 juta. Ruangan disegel, 5 orang diamankan.

KPK terus mendalami aliran uang terkait dugaan gratifikasi batu bara Rita Widyasari, eks Bupati Kukar. Simak selengkapnya di sini.

KPK mengungkapkan Bupati Langkat Syah Afandin minta fee proyek sebesar 10 persen dari Dinas Pendidikan (Disdik) dan 17 persen dari Dinas Perkim.

KPK mendalami peran pegawai Bea Cukai, Ahmad Dedi, yang disebut dalam sidang kasus suap Bea Cukai menerima uang Rp 30 miliar dari pengusaha John Field

Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa para kepala daerah bukanlah anak kecil. Kemendagri tidak mungkin mengawasi selama 24 jam.

Majelis hakim mengabulkan permohonan terdakwa Eddy Kurniawan Winarto untuk membuka rekeningnya dalam kasus korupsi DJKA Medan.

KPK telah menangkap 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 sejak tahun 2025 hingga sekarang. Terbaru ada nama Etik Suryani, Bupati Sukoharjo.

KPK kembali periksa saksi terkait kasus suap audit BPK yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Sejumlah pejabat dan pihak swasta ikut terseret.

KPK mengungkapkan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin dan 6 orang lainnya sejak Rabu (1/7/2026).

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution segera menunjuk wakil bupati Langkat menjadi Plt usai Bupati Langkat terkena OTT.

Selain memburu dalang utama, penyidik KPK berhasil membongkar nominal uang setoran yang wajib diserahkan oleh biro jasa di loket Kantor Imigrasi.

KPK melakukan OTT di Wonogiri, Sukoharjo, dan Solo, mengamankan 18 orang.

Dalam memeriksa biro jasa di Bali, KPK menemukan setoran uang pengurusan izin tinggal WNA dari Rp 100.000 hingga Rp 2,5 juta.

Selain rumah ketiga tersangka, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah kepala OPD.

KPK mengusut dugaan permintaan fee sebesar 10 persen yang dilakukan eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono ke pihak swasta terkait proyek di lingkungan MPR.