Restoran fine dining Mosu Seoul milik chef Ahn Sung Jae kembali menjadi sorotan publik Korea Selatan.

Mantan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, ajukan praperadilan terkait penyitaan KPK dalam kasus suap sengketa lahan.

Ratusan karyawan PTPN berdemo di Kantor Bupati Aceh Utara untuk meminta permasalahan sengketa lahan diselesaikan.

PT Indobuildco merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo, yang selama ini mengelola Hotel Sultan yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Upaya AS untuk menguasai Greenland menyiratkan nilai strategis pulau yang terletak di antara Samudera Atlantik dan Laut Arktik tersebut.

Mengapa Makkah disebut Tanah Haram?

Warga Balikpapan, Leny Tulus, gugat PT Sinar Mas Wisesa di PN Balikpapan atas dugaan double selling ruko Grand City.

Sengketa lahan Sriwedari Solo memanas lagi. Ahli waris minta Pemkot batalkan rencana revitalisasi Rp 200 miliar karena dinilai tabrak hukum.

Kades Sukawangi, Bogor memberikan penjelasan mengenai mengapa dirinya mengadu sengketa lahan ke Presiden Jokowi, bukan Presiden Prabowo.

Imbas dari sengketa lahan ini, sebanyak 90 siswa SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan belum bisa menikmati fasilitas belajar tatap muka.

Praktisi hukum Adyanisa Septya Yuslandari, S.H., M.Kn, menjelaskan soal risiko jual beli tanah yang statusnya masih AJB atau Akta Jual Beli.

Punya bukti kepemilikan SHM tidak menjamin sepenuhnya aman dari risiko sengketa tanah.

Bisakah proses jual beli tanah dilakukan tanpa notaris PPAT?

Praktisi Hukum Adyanisa Septya Yuslandari menjelaskan risiko bila pemilik tanah tidak segera mengubah Akta Jual Beli (AJB) ke SHM di kantor BPN.

Mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya melaporkan kakak kandungnya ke polisi terkait dugaan penggelapan Rp 6,5 miliar. Berikut duduk perkaranya.

Lahan pembangunan Yonif TP di Kotim diprotes karena diduga menyerobot lahan kelompok tani. Pemkab sebut bahwa lahan itu sah dikelola TNI.

Keberadaan patok berfungsi sebagai tanda fisik yang menunjukkan batas kepemilikan suatu bidang tanah.

Masyarakat yang kehilangan sertifikat tanah perlu mengurus SKPT sebagai salah satu syarat dalam proses penggantian sertifikat.

Proses pengukuran dan pendaftaran tanah perlu dilakukan dengan melibatkan para pihak berbatasan langsung melalui Asas Kontradiktur Delimitasi.

Ketentuan mengenai patok tanah dan batas bidang tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.