Nama Gus Miftah disebut di sidang korupsi yang menyeret Bupati Pati Nonaktif Sudewo. Ia pun buka suara soal tuduhan aliran dana.

Eks Kadis Kesehatan Batubara dan PPK didakwa merugikan negara Rp 1,1 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana BTT tahun 2022.

Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi di Gresik divonis satu tahun penjara dalam kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur

Ketua Yayasan Anwarurrahman Bandung Barat berinisial S ditahan karena kasus korupsi yang membuat sekolah fiktif Rp 1,5 M.

Sebagian besar dari uang tersebut justru dinikmati oleh tersangka untuk memenuhi gaya hidup dan kepentingan pribadinya.

Eks staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex didakwa menerima uang sebesar 5,2 juta dolar AS dan Rp 330 juta.

Relawan dan komunitas warga seharusnya membentuk forum pemantau anggaran untuk mengisi celah yang kosong dari pengawasan kepala daerah.

Indonesia tidak meraih Labbaitum Award pada penyelenggaraan ibadah haji 2026, meski menjadi negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.

Menutup ruang sebelumnya digunakan untuk korupsi. Sebab koruptor mempunyai nama. Ia mempunyai masa jabatan. Ia mempunyai akhir dalam perkara.

Komisi VIII DPR mencecar Kementerian Haji dan BPKH terkait belum adanya surat permintaan transfer uang muka Rp 4 triliun untuk haji 2027.

Menhaj Irfan Yusuf meminta tata kelola haji di Papua lebih transparan. Evaluasi haji menjadi dasar peningkatan layanan pada musim haji 2027.

Kita tak boleh terjebak siklus yang sama: Pilkada mahal, kepala daerah terpilih, korupsi, OTT dilakukan, lalu berulang pada periode berikutnya.

Sebagai penegak hukum, seharusnya Kejaksaan malu ketika memaksakan ingin memeriksa kalangannya sendiri. Jelas konflik kepentingan.

Sistem politik terus memproduksi kondisi yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan berulang dari satu periode ke periode berikutnya.

Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 Masehi mulai bergulir. Pemerintah mengusulkan kenaikan. Berapa ideal BPIH sebenarnya?

Pemerintah tegaskan ketentuan pidana UU Haji tak mengkriminalisasi umrah mandiri. Pasal 115 & 122 hanya sanksi penyelenggara tanpa hak & izin PPIU.

Perang melawan korupsi, karena itu, bukan sekadar agenda penegakan hukum

Pencegahan korupsi seharusnya tidak dimulai ketika aparat penegak hukum menetapkan tersangka. Pencegahan harus dimulai sejak kebijakan dirancang.

Keganasan korupsi di negeri ini boleh jadi serupa sampar yang diceritakan Albert Camus.

Penyelesaian korupsi lokal tak bisa lagi mengandalkan OTT semata, tapi membutuhkan reformasi regulasi nasional yang radikal dan sistemik.