Sebagian besar pelaku usaha di wilayah penyangga IKN masih terhambat oleh persoalan struktural yang laten.

DANA dorong UMKM, terutama wanita & disabilitas, masuk ekosistem digital lewat SisBerdaya & DisBerdaya 2026. Program ini tingkatkan pendapatan hingga 113% dan adopsi QRIS.

Transparansi biaya layanan e-commerce lewat Permendag 19/2026 dinilai penting agar UMKM bisa mengelola margin dan memaksimalkan penjualan.

Otorita IKN juga mendorong pelaku usaha membangun sinergi antar-sesama UMKM agar tercipta rantai ekonomi yang saling menguatkan.

UMKM hadapi tantangan Rupiah melemah! Pemerintah bergerak mitigasi dampak, terutama bagi perajin tempe tahu.

Kebijakan tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT), mengancam jutaan mata pencaharian.

Pemerintah menyiapkan sejumlah program agar pelaku UMKM terdampak bencana tidak kehilangan akses permodalan dan dapat segera kembali beraktivitas.

OJK menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari.

Pemkot Madiun menggratiskan sewa stan bagi UMKM menghadapi pelemahan Rupiah yang diikuti naiknya harga BBM.

Anggota DEN, Septian Hario Seto, mengatakan, temuan tersebut menjadi salah satu indikator positif dari implementasi program MBG.

Pelaku UMKM mendapatkan pelatihan intensif serta pendampingan langsungyang dirancang multidisiplin ilmu guna mengawal program ini.

RUU harus mempermudah pemanfaatan untuk komersialisasi, termasuk mendorong desain sebagai aset untuk kolateral dalam bentuk fidusia.

Bupati Sukabumi meminta Koperasi Merah Putih memprioritaskan produk UMKM daerah agar perputaran ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Meski banyak program digelar, efektivitas pembinaan UMKM Jakarta dipertanyakan. Keberhasilan dinilai harus diukur dari omzet dan keberlanjutan usaha.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi soroti beban UMKM akibat rupiah melemah. Pemprov siapkan KUR 6% untuk 4,2 juta UMKM.

OJK menilai BPR dan BPRS tetap memegang peran penting sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Pemerintah memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, dari akses legalitas usaha, pembiayaan, pelatihan, hingga sertifikasi.

Hingga Februari 2026, kredit UMKM masih terkontraksi sekitar 0,47 persen secara tahunan.

DJP tegaskan kreator digital seperti influencer, YouTuber, & content creator tidak berhak atas tarif PPh Final UMKM 0,5%. Mereka masuk kategori pekerjaan bebas.

Kementerian UMKM memastikan pihaknya terus memperkuat ekonomi UMKM lewat penciptaan ekosistem usaha yang semakin mudah.