Ahli Hukum Administrasi Negara, Richo Andi Wibowo, menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan harus memperhatikan komitmen terhadap reformasi dan hak asasi manusia (HAM).Menurutnya, HAM harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan pejabat, termasuk dalam pemberian gelar dan tanda kehormatan.