Kemenaker mencatat sebanyak 23.470 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama Januari-Mei 2026.

New Honda Vario Evo 160 hadir sebagai generasi terbaru skutik 160cc.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda harus melalui UU dan belum mendesak.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan alih fungsi lahan tercepat, dengan 14.045 hektare per tahun.

Luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 12,5 hektare dan tersebar di empat kecamatan di Aceh Barat.

Kebakaran hutan dan lahan melanda hutan rakyat Desa Tatung, Ponorogo, bakar 3 hektare. Petugas dan warga berupaya hentikan rambatan api.

Jawa Barat menjadi jumlah pemilih terbesar dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sebanyak 37.759.992 orang.

BYD optimistis pasar kendaraan listrik terus tumbuh. Ekspansi dealer di Jawa Barat pun dipercepat hingga akhir 2026.

IRRA 2026 akan melewati empat kota di Jawa Barat, yakni Subang, Sumedang, Indramayu, dan berakhir di Majalengka.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara soal usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.

BMKG menyebut hampir seluruh Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang.

Polda Sumatera Barat memeriksa tiga perusahaan terkait kasus dugaan korupsi pasukan batu bara di PLTU Ombilin.

Warga Bandung Barat menyegel proyek perumahan Savona Hills karena pengerukannya terlalu dekat deng pemukiman.

Polres Sumbawa Barat mengecek ke Desa Seloto, Kecamatan Taliwang. Sebab, warga menduga ada aktivitas tambang ilegal di sana.

Sengketa lahan di Kutim, 3 petani dilaporkan atas dugaan pencurian sawit. Kelompok tani juga menggugat perdata tuntut ganti rugi Rp 25 M.

Kekurangan pasokan gas di Jabar berakhir! Pipa Cisem II dan kebijakan pemerintah stabilkan harga, amankan industri dari ancaman PHK.

Komisi I DPRD Jabar sepakati usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat jadi Provinsi Sunda. Uji publik akan digelar dengar pandangan warga.

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda menuai beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk dari kalangan pegiat budaya.

Pengamat Universitas Padjajaran (Unpad) mengingatkan potensi-potensi masalah ketika rencana penggantian nama provinsi Jawa Barat direalisasi.

UU Provinsi Jawa Barat hadir karena UU 11/1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.