Mahfud MD blak-blakan kritik keras RUU Polri yang disahkan, menyebut prosesnya cacat hukum dan pemerintah tak serius mereformasi. Ada kesan "autocratic legalism" dan ketakutan.

Mahfud MD mendesak Polri menindaklanjuti putusan praperadilan kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, untuk menguji keseriusan pengusutan.

Mahfud MD sedih Ketua BEM UBK terima Rp 20 juta, singgung kelompok yang keluar arus perjuangan.

Menko Polhukam Mahfud MD menilai campur tangan Presiden Prabowo dalam sejumlah perkara hukum, termasuk yang menjerat Tom Lembong dan Hasto Kristanto.

Mahfud MD menyoroti ketakutan pemerintah dalam mereformasi Polri, menduga ada tekanan atau ancaman.

Mahfud MD menilai rekomendasi Komisi Reformasi Polri tidak diperhatikan DPR dan pemerintah dalam revisi UU Polri, tetapi ia tidak kecewa dengan itu.

Eks Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Kepresidenan yang sampai saat ini belum juga dibahas DPR.

Mahfud merasa ada yang takut bila reformasi Polri dijalankan sungguh-sungguh. UU Polri yang baru itu dinilainya mengabaikan hasil komite reformasi.

Mahfud MD khawatir revisi UU Polri yang beri ruang anggota aktif ke jabatan sipil picu kekacauan, bertentangan MK dan UU ASN, serta saingi TNI.