Kawasan Gedung DPR/MPR RI berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas akibat aksi penyampaian pendapat.

Panja RUU Pemilu DPR RI sepakat tetap rapat saat reses, optimalkan waktu hingga akhir 2026. Ini demi memastikan prinsip partisipasi bermakna dalam RUU.

Demo mahasiswa digelar di depan DPR siang ini. Polisi mengimbau masyarakat mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.

PKS desak DPR RI tindak lanjuti putusan MA yang batalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Polemik ijazah Wapres jadi perhatian serius!

DPR mengingatkan pentingnya pertanggungjawaban Banpres karhutla Rp 20 miliar di Banjarmasin, terutama jika dana disalurkan kepada relawan.

Ketua F-PKB DPR Muhammad Khozin desak Kemendagri tindaklanjuti polemik studi referensi DWP Tulungagung ke Wonosobo, soroti kegiatan piknik berkedok formal & desak efisiensi anggaran.

Suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Ashraff Abu, tidak menghadiri pemeriksaan KPK terkait kasus TPPU karena sedang ada kegiatan di DPR.

Golkar Party member suggests Prabowo issue a Perppu to provide a legal basis for the delayed announcement of the KPU Pansel.

Habiburokhman resmi pimpin Panja RUU Perampasan Aset, bersama Soedeson Tandra sebagai Wakil Ketua. Komisi III akan percepat pembahasan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong Pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia yang batal menjalankan umrah pascaserangan Houthi.

Sebuah video menampilkan puluhan ribu purnawirawan TNI berdemo di DPR menuntut pemakzulan Gibran. Narasi dalam video itu hoaks.

Anggota DPR mengusulkan agar anak-anak dan orang yang sudah tua diungsikan ke lokasi aman asap karhutla.

Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mendesak pihak militer maupun sipil yang terlibat di markas judol pada rumah perwira TNI ditindak tegas.

Wacana penambahan 11 kursi anggota DPR RI muncul dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Ini demi penataan dapil dan penguatan keterwakilan wilayah, kata Aria Bima.

Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun mendorong DPR tindak lanjuti putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran, tetapi PDI-P belum membahas sikapnya.

DPR mendesak pemerintah bertanggung jawab atas 94 kematian di pengungsian gempa NTT. Soroti pemangkasan anggaran penanggulangan bencana.

Lewat putusan MK, klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja harus dikeluarkan dan menjadi UU Ketenagakerjaan tersendiri sebelum 31 Oktober 2026.

DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia yang mengatur pemanfaatan AI dan blockchain, keamanan data, hingga transfer data ke luar negeri.

Demo buruh di sekitar Gedung DPR membuat Jasa Marga menutup sementara akses keluar Slipi dan mengatur pergerakan kendaraan.

DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia. Apa saja yang diatur di UU ini?