Polda Sulbar menggeledah Kantor Bupati Polman terkait dugaan korupsi honor rohaniwan Rp 4,2 miliar. Sebanyak 25 saksi telah diperiksa.

Ratusan buruh yang mendesak penerbitan SK Dewan Pengupahan membubarkan diri setelah Kadisnaker Subang menjanjikan dokumen tersebut segera diteken.

Darmawangsyah Muin memiliki rekam jejak panjang di Gerindra sebelum dilantik menjadi Bupati Gowa.

Bupati Blitar Rijanto akan lapor ke Pemprov Jatim terkait dugaan pencemaran limbah peternakan Greenfields di Sungai Genjong selama bertahun-tahun.

PT Pos Indonesia gelar investigasi usai mencuat dugaan salah kirim surat dari MA untuk Bupati Gowa. Surat disebut ditahan oknum kurir.

KPK mencecar para petinggi Summarecon terkait pemberian uang pengurusan HGB ke oknum-oknum Kementerian ATR/BPN dan Kakantah Kabupaten Bogor I.

Bea Cukai Kudus jamin pelayanan publik tetap normal pasca-penggeledahan KPK selama 8 jam. Penyidik bawa dua koper dari lokasi.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Kudus dan sejumlah orang lainnya.

Muhtarom mengaku tidak mengetahui pihak yang menyebarkan informasi tersebut.

MAKI reports KPK leaders to the Supervisory Board regarding Minister of ATR/BPN Nusron Wahid. Read more here.

The existence of Minister of ATR/BPN Nusron Wahid has become a public question since he was absent from two KPK summons to be examined as a witness in the HGB bribery case.

The KPK is advancing its investigation into bribery allegations in Rejang Lebong, with two new suspects formally identified.

KPK sebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengirimkan surat penundaan pemeriksaannya terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summareccon Tbk.

KPK masih menanti konfirmasi kehadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap HGB Summarecon.

BNPB gelar penelusuran internal dan amankan dokumen usai KPK lakukan OTT. Lembaga ini hormat proses hukum, kooperatif, dan tegaskan tak intervensi penyelidikan.

KPK menegaskan tidak ada hambatan untuk memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang sudah dua kali absen saat dipanggil jadi saksi kasus suap HGB.

KPK sita dokumen pengadaan dan periksa Sestama BNPB Rustian terkait kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai kebencanaan.

Deputy Chairman of KPK Johanis Tanak has proposed that the asset confiscation bill also imposes strict penalties on officials who do not declare their assets in the LHKPN.

KPK menanggapi usulan Luhut agar kerugian negara tak lagi masuk definisi korupsi. Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan perbedaan tafsir dan kekhususan modus korupsi di Indonesia.

Golkar Chairman Bahlil Lahadalia speaks about Nusron Wahid missing two summons from the KPK, stating it will be left to the law.