Polda Sumbar menetapkan 25 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dan penimbunan.

Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta ditetapkan tersangka kasus penyadapan ilegal. Simak selengkapnya di sini.

Diseret dalam Isu Penyadapan Prabowo, Tito: Saya Tak Pernah Ikut Urusan Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempercepat proses penegakan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Dari total 97 Laporan Polisi (LP) yang diterima, sebanyak 92 perkara kini telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan (sidik).

Kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut disoroti sejumlah media asing.

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah mengaku meninggalkan jabatannya karena diminta mundur oleh pimpinan.

Kapolri Suyudi Ari Seto melakukan mutasi besar-besaran di tengah isu penangkapan jenderal.

Khalid Basalamah hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa Yaqut Cholil Qoumas dkk.

KPK mengatakan, sudah berkoordinasi dan menjelaskan konstruksi perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) BNPB keepada Puspom TNI.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11/2026).

Danantara butuh keberanian mengambil risiko. Namun, publik juga butuh jaminan keberanian itu tak berubah jadi kebebasan dari pertanggungjawaban.

Jika alasan “utang politik” terus dibiarkan, maka setiap pejabat yang dilantik ibarat membawa tagihan yang pada akhirnya harus dibayar rakyat.

Jika perubahan hanya hasilkan terminologi baru tanpa perbaikan pengawasan dan konsistensi penegakan hukum, persoalan mendasarnya akan tetap bertahan.

Kendati didera kemunduran kualitas yang sistematis, Indonesia sejatinya belum sepenuhnya kehilangan harapan.

Korupsi dana bencana mengurangi peluang hidup. Pelaku membajak kepercayaan yang diberikan justru karena keadaan darurat.

Pemuda dan Fenomena “Muda-Mudi Korupsi” bukan sekadar peringatan yang berhenti sebagai seruan di atas kertas.

Munculnya nama lembaga yang bertugas menangani bencana dalam pemberitaan operasi antikorupsi menghadirkan ironi tersendiri.

Mantan Kepala Bapenda Donggala kini ditahan setelah terjerat dugaan korupsi pajak daerah yang merugikan negara Rp 979 juta.

Sungguh ironis jika rakyat kecil dituntut untuk jujur, sementara para pengambil kebijakan sibuk menyempitkan pasal penjerat perampok uang negara.

Apakah BNPB masih berhak menyandang mandat penyelamat dan penolong tatkala orang-orang mereka sendiri mengambil hak orang yang ditolongnya?