Komisi III DPR RI mengungkap adanya perbedaan kronologi dalam kasus dugaan pembakaran tiga santri antara versi korban dan versi Kemenag.

DPR RI menegaskan dukungan moratorium pabrik semen baru akibat oversupply. Komisi VI DPR menyoroti investasi di Sulsel demi menjaga lingkungan dan keberlangsungan industri.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal membantah penundaan pembentukan Panja revisi UU Pemilu, berbeda dengan klaim Ketua Komisi II Rifqinizamy.

Rapat paripurna DPR hari ini dihadiri 293 dari total 579 anggota DPR. Salah satu agendanya mendengarkan laporan pemeriksaan keuangan pemerintah.

Anggota Komisi III DPR Lola Nelria Oktavia desak polisi mengusut tuntas setiap pihak yang terlibat dalam kasus penyekapan dan penganiayaan di Bandung.

Anggota DPR RI Nurhadi meminta Pemerintah mengkaji matang usulan Menkes Budi agar pasien TBC ikut menerima Makan Bergizi Gratis

Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq minta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak menyusul kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung.

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, pastikan Polda Jabar bentuk satgas kejar pelaku penculikan dan penyekapan wanita di Bandung. DPR juga kawal pemulihan korban.

Tangga untuk menaiki JPO di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, dibongkar. Pejalan kaki jadi tidak bisa menyeberang ke jalanan di seberangnya.

Pemerintah menyiapkan insentif pajak 0 persen hingga 50 tahun bagi investor PFII untuk bersaing dengan Singapura dan Dubai.

Anggota DPR mengusulkan standar nasional pengasuhan pesantren agar peristiwa serupa pembakaran santri yang terjadi di Lombok tidak lagi terjadi.

Anggota DPR menilai, kasus pencabulan dan pemerkosaan remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 orang di Sampang merupakan kejahatan luar biasa.

Merespons pengurangan anggaran penanganan Lumpur Lapindo Rp 58 miliar, Anggota Komisi VII DPR minta pemerintah evaluasi lagi karena...

Baleg DPR mengatakan mekanisme pemungutan royalti karya jurnalistik akan diatur dalam peraturan menteri atau permen, bukan di RUU Hak Cipta.

Anggota DPR meminta institusi negara solid dalam mengusut kasus korupsi, termasuk korupsi batu bara, bukan mempertontonkan gesekan antarlembaga.

Pimpinan DPR meminta Komisi II menunda pembentukan Panja revisi UU Pemilu, meski Komisi II sudah bersiap. Upaya "ijtihad ketatanegaraan" pun dilakukan.

Pembentukan UU Polri digugat di Mahkamah Konstitusi karena dinilai cacat prosedur tanpa melalui harmonisasi di Baleg DPR.

Komisi IV DPR RI membentuk tim dan akan meninjau langsung dugaan dampak limbah tailing di Mimika setelah banyak aspirasi masyarakat masuk.

KSP-PB desak DPR RI bentuk UU Ketenagakerjaan baru sesuai amanat MK, bukan revisi. Draf 250 halaman diserahkan, mencakup 59 isu perbaikan & 17 isu baru.

Jika aplikator mencoba menutup kerugian dengan membebankan ke konsumen, maka otomatis akan ada kenaikan indeks biaya tarif ojol.