Rentetan OTT KPK sepanjang Januari-Juli 2026 menjerat 9 kepala daerah dengan berbagai modus korupsi, dari suap hingga pemerasan.

Sepanjang tujuh bulan pertama pada 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap delapan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Sebanyak 10 pemerintah kabupaten dan kota di perbatasan Jabar dan Jateng dijadwalkan mendeklarasikan dukungan operasional Bandara Kertajati.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengkritik pemerintah pusat terkait isu korupsi, beban pembiayaan PPPK, dan pemotongan TKD.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengkritik pemerintah pusat di hadapan utusan Mendagri karena dinilai membebani daerah tanpa dukungan anggaran.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, mahalnya ongkos politik dalam pilkada menjadi salah satu pemicu kepala daerah terjerat kasus korupsi.

25 kepala daerah ikuti KPPD di Lemhannas, belajar wawasan kebangsaan, antikorupsi, kepemimpinan hingga studi banding ke Singapura.

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan hasil positif.

Guru besar hukum tata negara UNS, Agus Riewanto menyorot peran pengawasan DPRD dalam pencegahan korupsi kepala daerah.

Pedagang seragam sekolah di Padang merana usai program seragam gratis dimenangkan vendor luar daerah. Omzet anjlok 98 persen.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah minta wacana tambahan hak keuangan kepala daerah dari persentase PAD direm dahulu demi menstabilkan kondisi fiskal.

Guru Besar Hukum Pidana Suparji Ahmad kritik usulan jatah 20 peren PAD untuk kepala daerah. Simak penjelasannya di sini.

Anggota DPR Giri Ramanda Kiemas menyoroti praktik korupsi kepala daerah yang marak karena "balas budi" Pilkada.

Pemprov Jatim akan memperluas digitalisasi bansos ke daerah lain setelah empat daerah sebelumnya yang menjadi piloting dinilai berhasil

KPK berbicara soal motif mengembalikan modal kampanye oleh kepala daerah dalam sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Kemendagri dan KPK memperkuat pencegahan korupsi melalui pembinaan kepala daerah di 10 klaster wilayah dan penguatan tata kelola pemerintahan.

BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 10 kabupaten di wilayah tersebut telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Usulan menaikkan gaji kepala daerah dinilai kurang tepat di tengah munculnya persoalan pemerintah daerah yang kesulitan membayar PPPK

Pengamat Universitas Andalas menyatakan bahwa kenaikan gaji kepala daerah berpotensi menelantarkan kebutuhan dasar dan pelayanan publik.

Komnas Perempuan mengecam keras lagu kontroversial Bupati Purwakarta, Om Zein. Stereotipe ini dinilai tak pantas & tak boleh terulang di daerah lain.