Jakarta Film Commission diharapkan memperkuat ekosistem perfilman, menarik produksi film, dan memperkenalkan Jakarta sebagai kota sinema global.

Tak lagi soal pembagian tanah kepada masyarakat, Badan Bank Tanah (BBT) kini mendorong penerima reforma agraria mengelola lahan secara komunal.

Kehilangan dokumen tanah wakaf sering kali membuat pengelola wakaf atau ahli waris mengira proses sertifikasi tidak lagi bisa dilakukan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan batas waktu antrean layanan pengukuran tanah paling lama tujuh hari.

Kementerian ATR/BPN mengingatkan bahwa sertifikat tanah ulayat tidak dapat diterbitkan secara otomatis.

Usai seorang WNI kabur saat tur di Korea Selatan, ASTINDO mengatakan ada kekhawatiran kemudahan visa ke Korea Selatan dikaji ulang.

Korea Selatan akan melatih seluruh personel militernya agar mampu mengoperasikan drone menjadi prajurit drone.

Saat proses penggalian kubur, tersangka FA mengetahui hal tersebut dan langsung melayangkan teguran keras kepada korban.

Timnas voli putra Indonesia berpeluang meraih gelar perdananya di AVC Cup 2026 jika mampu kalahkan Korea Selatan di final.

Kepulangan Hong Myung-bo dan timnas Korea Selatan diwarnai hujatan suporter setelah kegagalan di Piala Dunia 2026 memicu kemarahan publik.

Polisi menemukan brankas saat olah TKP lanjutan ledakan rumah mewah Grand Polonia, Medan. Ledakan dipicu konsentrasi gas metan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memasang "alarm" bagi seluruh jajaran Kantah di Indonesia.

Pembagian tanah melalui program reforma agraria tidak otomatis menjamin lahan tersebut akan produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PPLS memastikan tanggul penahan lumpur masih dalam kondisi aman meski sempat muncul rembesan air dan lumpur.

Walhi menyarankan metode tumpukan tanah untuk memadamkan kebakaran TPA Jatiwaringin karena penyemprotan air saja dinilai tak cukup.

Nusron mengingatkan, tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika terjadi pergantian generasi.

Kementerian ATR/BPN menegaskan, tidak ada program pemutihan atau pembuatan sertifikat gratis, balik nama gratis, serta pajak tanah gratis.

Masyarakat yang mengajukan layanan pengukuran bidang tanah tak lagi harus menunggu tanpa kepastian.

Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan penguatan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan.

Pemerintah menegaskan pemberian Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat bukan berarti negara mengambil alih tanah milik masyarakat hukum adat.