Kejari Tabanan usut dugaan korupsi anggaran BBM, pelumas, dan makan minum di Dinkes Tabanan dengan potensi kerugian Rp 300 juta.

Pemkot Lhokseumawe memperpanjang kontrak 1.982 PPPK dan memastikan untuk menganggarkan gajinya.

Lalu Hadrian Irfani menilai anggaran MBG memang harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, agar pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak dikorbankan.

Bupati Jembrana sebut perbaikan sekolah yang rusak berat akan diprioritaskan menggunakan APBD 2027. Tapi, akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU APBN soal anggaran MBG dan pendidikan. Ini poin-poin putusannya.

MK memberi waktu pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan sampai 2028, meski menyarankan agar pemisahan itu lebih baik dilakukan di APBN 2027.

MK memberikan waktu kepada pemerintah dan DPR untuk memisahkan anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan paling lambat padada APBN 2028.

Mahasiswa UI gelar aksi solidaritas kawal putusan MK terkait alokasi anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis, mendesak keadilan hak dasar pendidikan anak bangsa.

Mendagri Tito Karnavian minta Menkeu Purbaya setujui tambahan anggaran Rp6 T demi percepatan pemulihan 4 sektor prioritas pascabencana Aceh.

Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah berdampak pada TPP ASN dan PPPK di Pemprov Maluku. Enam bulan TPP ASN belum cair

Pada 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan sekitar Rp 500 miliar untuk pembangunan di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan prioritas peningkatan kualitas pendidikan pasca putusan MK yang memisahkan anggaran MBG dari pendidikan.

Putusan MK mengungkap 29 persen anggaran pendidikan 2026 dialokasikan untuk program MBG, dinilai tak sesuai mandat konstitusi.

Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti menyoroti pernyataan Purbaya yang sinyalkan pemerintah belum akan naikkan gaji guru, padahal anggaran pendidikan naik

Dalam perspektif ekonomi publik, yang seharusnya jadi penentu besarnya anggaran bukan sekadar besarnya program, tetapi social return dan dampaknya.

Imbas pemotongan anggaran pusat, Wali Kota Palangka Raya akui dana BTT untuk operasional dan relawan karhutla dicukup-cukupkan.

Purbaya memastikan pemerintah memantau anggaran penanganan bencana NTT dan siap menambah dana jika anggaran BNPB belum mencukupi.

Saldi Isra menyoroti perubahan skema transfer ke daerah yang mengancam keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah, termasuk pembiayaan PPPK.

Danantara mengubah RKAT setelah pembentukan DSI dan DDMF. Airlangga menyebut struktur direksi dan komisaris DSI masih disusun.

Istana Kepresidenan dan DPR merespons putusan MK yang memerintahkan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan.