Negara ibarat tanggul dermaga. Retakan kecil yang diabaikan dapat berkembang menjadi jebolnya seluruh bangunan.

Sidang kasus korupsi bansos di Labusel menghadirkan saksi yang menyebutkan bahwa pembagian bantuan sebagai upaya cipta kondisi jelang Pemilu 2024.

Golkar Party has firmly endorsed Prabowo Subianto as its presidential candidate for 2029. However, the identity of the running mate remains a mystery.

Amar “batal demi hukum” dalam putusan MA terkait Suket Ijazah Gibran, dibangun atas dasar penalaran logis.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan kenaikan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat (RSRB) bagi korban bencana hidrometeorologi di Aceh-Sumatera.

Komisi II DPR memilih menunggu UU Pemilu yang baru disahkan sebelum membentuk pansel KPU-Bawaslu.

Equitable healthcare access is a priority for Prabowo-Gibran. The construction of 66 regional hospitals in remote areas and the revitalization of 10,000 community health centers are underway.

The Prabowo-Gibran administration is expected to be more open to criticism, listen to the public, improve communication, and focus on underrepresented groups.

Gunungkidul terima 230 becak listrik bantuan Presiden Prabowo. Bantuan ini siap berdayakan tukang becak dan dukung pariwisata di 8 titik.

Kisah Hikmah tembus jalan terjal 15 km demi sekolah di Gorontalo. Minta Presiden Prabowo bangun jembatan yang ambruk.

Herry Heryawan, mantan Kapolda Riau, resmi jadi Kabaharkam Polri dengan pangkat Komjen.

Apa pun amar yang dibacakan hari ini, perkara ini seharusnya meninggalkan pekerjaan rumah bagi hukum pemilu.

Reformasi pemilu pada akhirnya memerlukan ukuran keberhasilan yang tegas.

The legal ruling declaring Gibran's Certificate of Equivalence invalid is based on logical reasoning.

Publicly, Gibran is still able to maintain communication with various parties without showing strong organizational bias.

Penyelesaian perkara Suket Gibran tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai kedudukan seorang Wakil Presiden.

Secara publik, Gibran masih dapat menjaga komunikasi dengan berbagai partai tanpa menunjukkan keberpihakan organisasi yang tegas.

Pertanyaannya adalah kenapa selalu Gibran yang notabene wakil presiden yang jadi target pemakzulan?

Nasib Gibran adalah urusan pribadi dan pilihan politik, misalnya memilih mundur, bertahan, menempuh Paket C, atau menghadapi proses di DPR.

Putusan kasasi MA terkait Suket Ijazah Gibran memberi alasan kuat untuk meminta penjelasan administratif yang terbuka.