Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta majelis hakim membatalkan dakwaan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta memerintahkan pembebasannya dari tahanan.

Permintaan itu disampaikan saat membacakan nota perlawanan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Febrie menyinggung perjalanan kariernya selama sekitar 30 tahun di Kejaksaan Agung dan sejumlah perkara korupsi besar yang pernah ditanganinya.

Ia kemudian mempertanyakan dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjeratnya menjelang masa pensiun.

Dalam dakwaan yang dibacakan pada Rabu (7/10/2026), jaksa menyebut Febrie menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan total Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS bersama sejumlah pihak pada 2020 hingga Juli 2026.

Sumber: YouTube/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Penulis: Fristin Intan Sulistyowati, Bilal Ramadhan

Kreatif: Blanka Rahel Maretha Joanne

Produser: Reza Kurnia Darmawan

~R #Korupsi #Hukum

Kasus penyadapan yang diduga dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto adalah masalah serius bagi negara

KPK menyita uang tunai Rp 800 juta dari kuasa hukum Hercules terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN. Uang ini diduga dari PT SMC untuk pengurusan lahan di Bogor.

Bareskrim Polri menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan Prabowo.

YCY (42), WNA Taiwan yang menjadi tersangka utama kasus dugaan penyelundupan 1,16 ton ketamin di Selat Malaka, dibawa ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026) malam.

YCY diduga berperan sebagai manajer kapal tanker MT Global 168, sekaligus pengendali pengiriman ketamin senilai sekitar Rp 3,4 triliun.

Saat digiring masuk ke gedung, YCY mengenakan baju tahanan oranye, topi, dan masker hitam. Ia tidak memberikan pernyataan kepada awak media.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa awak kapal dan mendalami barang bukti yang ditemukan di atas kapal tanker tersebut.

Video: KOMPAS.COM/Adhyasta Dirgantara

Penulis: Adhyasta Dirgantara

Kreatif: Rega Almuhtada

Produser: Reza Kurnia Darmawan

#Polisi #Jakarta #Cut

[2026102619392061]

Dalam demokrasi, rahasia negara tidak boleh menjadi selimut bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Uang hasil dugaan korupsi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online.

Yusril Beberkan Motif Penyadapan Jenderal Listyo Sigit Cs, yang disebut mengarah pada tindakan makar dalam upaya melumpuhkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto

Selain Listyo Sigit, Polri menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyapan Prabowo.

Majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan perilaku eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta sangat tercela dalam kasus penyadapan.

Jokowi dan Suyudi buka suara soal penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit.

KPK mendeteksi adanya dugaan konflik kepentingan di mana sejumlah perusahaan penyedia barang/jasa terafiliasi dengan orang dalam BNPB, yakni Tenaga Ahli Kepala BNPB, Bima Setiawan, yang juga adik dari eks Kepala BNPB Suharyanto.

Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Sumut Bobby Nasution apresiasi keberhasilan Polri bersama sejumlah instansi terkait mengungkap dugaan penyelundupan ketamin 1,16 ton.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Sestama BNPB, Rustian, tidak ditahan setelah terjaring OTT KPK.

Audit harus tetap independen, tetapi temuan atau hitungan kerugian saja tidak cukup membuktikan korupsi.

Mencegah korupsi dana bencana sangat mungkin dilakukan jika semua pihak memiliki kesungguhan dan melakukannya dengan cara luar biasa.

Pergantian generasi tak boleh hanya menghasilkan pergantian nama, sementara cara berkuasa dan celah dugaan korupsinya tetap sama.

Pencegahan harus menyasar celah yang memungkinkan transaksi korupsi dilakukan dan ditutupi.

Pergantian pimpinan juga tidak cukup apabila tidak disertai pembenahan sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi.