Ditemukan 924 hasil dari pencarian "WA 0859 3970 0884 [[HATIGA]] Anggaran Dana Pasang Neon Box Tulisan Daerah Sukoharjo"
Disdik Kalteng menyoroti kasus perundungan di lingkungan sekolah. Setiap kelas diminta untuk memasang CCTV.
Harimau sumatera kembali terkam manusia di Pelalawan, 2 insiden dalam seminggu tewaskan pekerja dan anak kecil. BBKSDA pasang perangkap.
Rapper Drake kembali bikin heboh dengan taruhan Rp26,8 miliar dukung Argentina di Final Piala Dunia 2026.
Lokasi penguburan tergerus air pasang, bangkai paus bungkuk kembali muncul di Pantai Perancak, Jembrana, Bali.
Pada musim panen tahun ini, pergerakan harga kopi Jember melambat dan hanya bermain di kisaran Rp 55.000 hingga Rp 65.000 per kilogram.
Proses reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Bandung dipercepat, targetkan layanan penerbangan pesawat jet kembali dibuka mulai Agustus 2026.
Sebuah video manipulasi AI mengeklaim Derry Sulaiman menawarkan dana bantuan kepada masyarakat. Simak bantahannya.
Perdebatan tenor dana SAL Rp 400 triliun di Himbara mengemuka. Pengamat menilai kepastian jadwal penarikan lebih penting.
KPK ungkap penyebab maraknya korupsi Kepala Daerah, dari politik uang sampai ongkos nyalon.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan bakal mengatur pembangunan agar tidak selalu berorientasi ke daratan.
Usulan menaikkan gaji kepala daerah kembali mengemuka di tengah banyaknya pejabat wilayah yang terkena OTT KPK.
Ketika biaya meraih jabatan berlipat ribuan kali penghasilan sahnya, jabatan berhenti menjadi amanah dan berubah menjadi investasi harus balik modal.
Capaian tersebut telah diresmikan dengan nilai anggaran mencapai Rp 5,4 triliun dan tersebar di 37 provinsi.
Wacana kenaikan hak keuangan kepala daerah kembali mencuat. Pemerintah merasa penghasilan tak sepadan. Namun, hal ini menuai pro kontra di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan ekonomi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendominasi bencana dalam beberapa waktu terakhir.
Berulangnya OTT KPK dinilai tanda korupsi kepala daerah yang sistemik. Sanksi hukum yang tak bikin jera hingga lemahnnya pengawasan dinilai jadi sebab
Presiden Prabowo mewacanakan pemotongan anggaran pertahanan dan polisi demi memberantas kemiskinan. Pihak Istana, Kemenkeu, dan Kemenhan angkat bicara.
Dampak efisiensi Perpusnas dirasakan hingga Pematangsiantar, mulai dari efisiensi pelatihan bagi pustakawan hingga buku yang tak memadai.
Kemenhan mendukung wacana Presiden Prabowo memangkas anggaran pertahanan demi pengentasan kemiskinan, dan bagian dari strategi negara.
Dalam draf revisi RUU Sisdiknas yang disusun Komisi X DPR disebut bakal mengatur penegasan penggunaan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.