Kasus ini ini merupakan puncak gunung es, karena tampaknya praktik serupa juga terjadi di pelayanan Imigrasi di hampir semua daerah di Indonesia.

Narasi bahwa TNI-Polri ikut mengawasi pajak sebenarnya timbul dari salah persepsi terhadap surat edaran. TNI-Polri tidak ikut serta mengawasi.

Perang melawan korupsi, karena itu, bukan sekadar agenda penegakan hukum

Keganasan korupsi di negeri ini boleh jadi serupa sampar yang diceritakan Albert Camus.

Penyelesaian korupsi lokal tak bisa lagi mengandalkan OTT semata, tapi membutuhkan reformasi regulasi nasional yang radikal dan sistemik.

Tiga terdakwa korupsi pengadaan dua kapal tunda di PT Pelindo I dituntut 7-15 tahun penjara. Negara disebut merugi Rp 92 miliar.

Polri menegaskan bahwa personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) bukan petugas pajak.

Polri menegaskan personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tidak berwenang menarik pajak.

Negara masih terlalu fokus membangun integritas individu, sementara pembenahan terhadap ekosistem politik berjalan jauh lebih lambat.

Pidana mati tak hanya menyisakan persoalan HAM, tapi juga belum tentu jadi pilihan yang paling efektif maupun efisien untuk memberantas korupsi.

Setiap operasi tangkap tangan seharusnya diikuti evaluasi kelembagaan yang menyeluruh.

Pemberantasan korupsi semestinya tidak berhenti penangkapan pelaku — tujuannya membangun desain negara yang membuat korupsi makin sulit dilakukan.

Kortastipidkor Polri membantah tudingan bahwa penanganan perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah merupakan bentuk kriminalisasi.

Ada sejumlah persoalan yang perlu dipertimbangkan secara cermat agar pelibatan TNI-Polri dalam pengawasan perpajakan tak menimbulkan persoalan baru

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah akan menghormati proses penyidikan kasus dugaan korupsi baru bara PLN yang tengah ditangani Kortas Tipikor Polri.

Presiden Prabowo disebut prihatin korupsi kepala daerah, soroti proses demokrasi daerah, dan sambut baik gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Negara yang kehilangan kepercayaan publik akan kehilangan kekuatan moral untuk menegakkan hukum.

Kenapa para elite politik seperti tak kunjung jera, tak pernah benar-benar belajar dari rentetan kasus yang sudah kerap terjadi?

Sejumlah pengamat mengatakan bukan karena hanya karena nilainya, emas juga memiliki kualitas yang membuatnya dijadikan instrumen tindakan kriminal.

Sidang gugatan putusan KPPU memasuki babak baru setelah ahli hukum mempertanyakan dasar dugaan pengaturan suku bunga pindar.