Ditemukan 295 hasil dari pencarian "indikator desil, BPS, DTSEN, penentuan desil"
Komisi VIII DPR RI mendorong perguruan tinggi memperkuat proses pendataan mahasiswa penerima KIP Kuliah dengan DTSEN.
Penentuan cara pemilihan Ketum PBNU antara pemilihan langsung atau dipilih anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menemui jalan buntu. Rapat diskors.
BPS mencatat inflasi Indonesia Agustus 2026 melonjak 3,19%. Kenaikan signifikan ini dipicu oleh kelompok makanan-minuman dan komponen inti yang bergejolak.
Babak akhir perjuangan petani sawit di Kutai Timur tuntut Rp 25,9 miliar, Komisi Yudisial pantau sidang putusan.
Dari sisi investasi, realisasi pada semester I 2026 telah mencapai Rp 1.010,6 triliun.
BPS mengusulkan tambahan anggaran Rp1,47 triliun untuk 2027, setelah DPR menyetujui pagu Rp6,48 T. Dana ini penting untuk program prioritas dan pembangunan infrastruktur.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Kejelasan indikator itu akan membantu pemerintah lebih objektif, transparan, dan terukur dalam menghadapi penetapan status bencana nasional.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan, terdapat dua indikator backlog perumahan yang digunakan, yakni backlog satu dan backlog dua.
Kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena menggunakan standar garis kemiskinan yang berbeda
Bank Dunia menggunakan sejumlah garis kemiskinan internasional untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara.
Sedikitnya tiga indikator harus terpenuhi dan jumlah korban wajib menjadi salah satu indikator yang terpenuhi dalam penetapan status bencana nasional.
Harga cabai rawit tertinggi tercatat di Kabupaten Nduga, yakni mencapai Rp 200.000 per kilogram.
BPS punya cara mengukur tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia, simak penjelasannya.
BPS memastikan data individu Sensus Ekonomi 2026 dienkripsi setelah dikirim, pegawai BPS dan perbankan tidak bisa mengakses data rinci responden.
BPS menyebut penolakan Sensus Ekonomi 2026 tidak semata terkait pajak, literasi dan informasi di media sosial ikut memengaruhi persepsi warga.
Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemda untuk memanfaatkan data publikasi perumahan BPS demi memangkas angka backlog.
Said Abdullah menilai, target indikator ekonomi dalam RAPBN perlu ditinjau agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi terkini.
“Jangan sampai PJJ ini membuat proses belajar mengajar tidak terlaksana, jadi sekolah bukan diliburkan, tapi adik-adik ini belajar dari rumah,".