KPK mendalami dugaan permintaan uang terkait pengurusan izin tinggal WNA yang dilakukan di Kantor Imigrasi (Kanim) Ngurah Ray dan Denpasar Bali.

Dalam memeriksa biro jasa di Bali, KPK menemukan setoran uang pengurusan izin tinggal WNA dari Rp 100.000 hingga Rp 2,5 juta.

Polisi mengatakan para pelaku secara sengaja memanfaatkan disparitas harga antara barang subsidi dan non-subsidi untuk mengeruk keuntungan pribadi.