Kejagung terus dalami korupsi MBG, bidik SPPG daerah usai tetapkan tersangka dari 2 klaster. Akademisi desak moratorium SPPG & perbaikan tata kelola.

Mendisdakmen sebut belum ada keputusan soal kantin gantikan dapur Makan Bergizi Gratis di daerah 3T. Aturan penerima kini tengah digodok.

Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap dalam OTT KPK ke-15 sepanjang 2026. Simak daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK tahun ini.

Komisi II DPR RI mengusulkan agar kepala daerah mendapatkan hak keuangan tambahan dari 20 persentase PAD untuk menekan perilaku korupsi.

Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI mulai membahas beleid tersebut bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan pemerintah, Kamis (25/6/2026).

Wapres Gibran nilai MBG akan efektif di daerah 3T dan bantu anak-anak.

Usulan menaikkan gaji kepala daerah dinilai kurang tepat di tengah munculnya persoalan pemerintah daerah yang kesulitan membayar PPPK

Pengamat Universitas Andalas menyatakan bahwa kenaikan gaji kepala daerah berpotensi menelantarkan kebutuhan dasar dan pelayanan publik.

Komnas Perempuan mengecam keras lagu kontroversial Bupati Purwakarta, Om Zein. Stereotipe ini dinilai tak pantas & tak boleh terulang di daerah lain.

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman menjelaskan bahwa salah satu komponen dari biaya politik yang tinggi adalah membeli suara atau vote buying.

Untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, Pemkot Batam berkomitmen mengoptimalkan PAD, memperkuat sinergi, dan meningkatkan kualitas belanja.

Nobar Piala Dunia 2026 dinilai bisa membuka peluang UMKM daerah, dari kuliner hingga penjualan atribut pendukung.

Biaya pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan melonjak tajam di 2025, memicu kekhawatiran akan keberlangsungan program JKN. Pemerintah didesak dukung penuh!

LK PBNU menyiapkan layanan kesehatan terpadu untuk Muktamar NU ke-35 di Jombang, termasuk pos medis dan dukungan rumah sakit NU.

Kemendag resmi merilis Permendag Nomor 18 Tahun 2026 demi memangkas drama birokrasi perizinan impor dan mempercepat arus barang di pelabuhan.

Komisi III DPRD Jawa Barat mengevaluasi kinerja triwulan I 2026 Bank BJB guna memperkuat kontribusinya terhadap ekonomi daerah.

Ketua Komisi II DPR menyinggung biaya politik yang tinggi pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih.

Dedi Mulyadi menilai banyak jalan nasional di kawasan perkotaan rusak dan membahayakan. Ia mengusulkan pengelolaannya dialihkan ke pemerintah daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun menunjukkan komitmen Pemkab Brebes dalam membangun budaya kerja yang profesional.

Dedi Mulyadi siapkan langkah strategis untuk mengatasi berbagai persoalan di jalan raya, terutama kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.