Penggeledahan rumah orang dekat Bupati Pemalang, KPK sita tiga sepeda motor mewah berupa dua Harley-Davidson dan satu Honda CRF.

Polda Sulsel menggeledah lima kantor Pemkab Gowa dan menyita dokumen setelah kasus dugaan korupsi seragam sekolah gratis naik ke tahap penyidikan.

KPK telah melakukan 17 OTT hingga Juli 2026. Kasus Bea Cukai dengan aset Rp 45 M dan eks Wamen Imigrasi dinilai yangg menonjol.

Didakwa korupsi lahan Rp 6,16 triliun di Kukar, kubu Dirut PT JMB ajukan eksepsi dan sebut perkara masuk ranah perdata tumpang tindih.

Tim penyidik gabungan Polri dan Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang saat penggeledahan Cipete terkait kasus korupsi.

KPK menjelaskan alasan tidak mengambil alih tiga perkara korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel yang kini ditangani Polri.

Polresta Samarinda naikkan status kasus kekerasan seksual di pesantren ke penyidikan. Empat korban terdata, modus relasi kuasa terungkap.

Relawan dan komunitas warga seharusnya membentuk forum pemantau anggaran untuk mengisi celah yang kosong dari pengawasan kepala daerah.

Satu sertifikat tercatat hak tanggungan di tahun 2017. Sedangkan satu sertifikat lagi tercatat hak tanggungan di tahun 2015.

Mayoritas siswa yang datang mengaku menjadi korban dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh dua guru laki-laki, guru olahraga dan musik.

Kejati Sumbar sita uang tunai sebesar Rp 3 miliar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Labuhan Bajau di Mentawai.

2 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan PT Dok Waiame Ambon yang rugikan negara hingga Rp 18,9 miliar.

Eks Plt Dirut PT Angkasa Pura Kargo Gautsil Madani dituntut 2 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek PLTU Ampana yang rugikan negara Rp 8,3 M.

Penyerahan uang dilakukan setelah perusahaan menyelesaikan proyek pemeliharaan jalan di Dinas PUPR Kota Madiun yang bernilai sekitar Rp 5 miliar.

Kejari Jakarta Barat menyetorkan Rp 5,1 miliar uang sitaan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Kebon Bibit ke kas negara.

Hakim mengungkap dugaan penyerahan Rp 600 juta kepada eks Pj Wali Kota Tebingtinggi dalam sidang korupsi proyek smartboard senilai Rp 14,4 miliar.

Dianiaya Ketua DPRD Bone, Yuli ternyata anak yatim PPPK paruh waktu bergaji Rp 1 juta yang mengampu keluarga.

"Saya enggak paham. Kalau itu enggak paham. Enggak tahu," kata Sudewo

Kita tak boleh terjebak siklus yang sama: Pilkada mahal, kepala daerah terpilih, korupsi, OTT dilakukan, lalu berulang pada periode berikutnya.

Sebagai penegak hukum, seharusnya Kejaksaan malu ketika memaksakan ingin memeriksa kalangannya sendiri. Jelas konflik kepentingan.