DPR RI menyetujui anggaran Rp 4,5 triliun untuk pesantren di seluruh Indonesia pada 2027.

Anggota DPR, Rajiv, meminta tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR bernama Taufik Hidayat dihukum setimpal.

Apabila dijalankan secara konsisten, program tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Pasal 172 UU Penerbangan mengamanatkan besaran ganti kerugian atau kompensasi dievaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun oleh menteri.

Pimpinan DPR dan Ketua Komisi III membantah isu di media sosial yang menyebut bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset.

Pembelian rudal BrahMos dan udara-ke-udara dari India dinilai sebagai langkah strategis perkuat pertahanan nasional Indonesia.

Meski demikian, Eddy menyambut positif peluang ekspor listrik hijau ke Singapura.

Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan biaya haji 2027.

DPR memasukkan RUU Pusat Finansial Internasional ke Prolegnas Prioritas 2026. Pembahasan ditargetkan selesai dalam tiga bulan.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengeklaim pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan baru terus berjalan di Komisi IX DPR.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Soedeson Tandra sebut, publik berharap Polri mengedepankan prinsip kesamaan di hadapan hukum tanpa pandang bulu.

Menurut anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, tugas utama para calon manajer Kopdes adalah mengelola dan mengembangkan usaha secara profesional.

DPR RI akan sahkan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan perdalam pasar keuangan, genjot investasi, dan tingkatkan daya saing.

Anggota DPR soroti manajemen penyimpanan amunisi usai ledakan gudang di Madiun. Simak selengkapnya di sini.

Rapat pembahasan terkait solusi kemacetan di Ketapang-Gilimanuk berlangsung 3,5 jam di Kantor ASDP Pelabuhan Ketapang.

Prabowo-Gibran menunggu kedatangan PM India Narendra Modi di Gedung DPR. Mereka didampingi Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD.

Cucun berharap pembahasan di Komisi IX dapat segera dirampungkan, sehingga RUU Ketenagakerjaan bisa melangkah ke tahapan berikutnya.

Pimpinan DPR menyebut pendapatan ojol tidak naik karena aplikator menurunkan tarif, padahal potongan tarif sudah dikurangi jadi 8 persen.

Buruh mengingatkan bahwa DPR dan pemerintah hanya menyisakan sedikit waktu melaksanakan putusan MK yakni membuat UU Ketenagakerjaan yang baru.

Koalisi besar buruh mendesak DPR dan pemerintah membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru sebagai amanat dari putusan MK.