Wamenkes Benjamin Paulus mewanti-wanti bahwa serangan stroke pada usia 40 tahun dapat menghancurkan rumah tangga, ia mengimbau warga ikut CKG.

Akun WhatsApp tiba-tiba logout atau diblokir? Pakar keamanan siber menjelaskan penyebabnya, mulai dari OTP hingga WhatsApp mod.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan, terdapat dua indikator backlog perumahan yang digunakan, yakni backlog satu dan backlog dua.

Pemerintah telah menetapkan tarif listrik seluruh golongan pelanggan PLN yang berlaku untuk tanggal 10-16 Agustus 2026.

Jangan tunggu daerah terbakar untuk menyadari bahwa hubungan pusat-daerah sedang buruk.

Sekitar 60 persen pasangan kepala daerah dan wakilnya di berbagai daerah berjalan dalam disharmoni. Perlukah wakil kepala daerah ikut dipilih rakyat?

Anggota DPR RI, Anwar Sadad terbukti mematok kuota alokasi dana hibah bernilai fantastis mencapai Rp 291,5 miliar selama empat tahun anggaran.

Otonomi daerah tidak akan pernah mencapai tujuannya apabila kewenangan terus diberikan kepada daerah, tetapi anggarannya tetap dipusatkan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1,45 juta sambungan rumah jaringan gas (jargas) hingga 2029 untuk energi bersih, terjangkau, dan mandiri.

Sisa hampir 30 dari 100 rumah tangga, atau setara tiga dari sepuluh rumah tangga masih terjebak dalam persoalan hunian,

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah membantah anggapan bahwa Sutrimo berstatus sebagai kepala rumah tangga (karumga).

embangunan ekonomi Papua tidak bisa hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi namun juga keluarga yang mampu mandiri secara finansial.

Persentase backlog kepemilikan rumah atau Backlog 1 juga turun dari 17,52 persen pada 2020 menjadi 12,39 persen pada 2026.

Wali Kota Solo Respati Ardi pimpin aksi bersih-bersih Sungai Jenes yang tercemar parah. Usulan sanksi tegas dan edukasi dini jadi solusi.

Pelanggan prabayar PLN bisa membeli token listrik dengan nominal beragam hingga Rp 1 juta, sesuai keperluan atau kebutuhan.

Daftar tunggu haji Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 12.063 orang. Kemenhaj memperketat verifikasi untuk menjamin antrean lebih adil.

Wakil kepala daerah sekarang ini dinilai memiliki kewenangan terbatas. Oleh karena itu, muncul usulan agar tidak dipilih lewat mekanisme pilkada.

Negara masih terlalu fokus membangun integritas individu, sementara pembenahan terhadap ekosistem politik berjalan jauh lebih lambat.

Setiap operasi tangkap tangan seharusnya diikuti evaluasi kelembagaan yang menyeluruh.

Jumlah rumah tangga yang menghadapi persoalan kelayakhunian tersebut tercatat turun 762.763 rumah tangga dibandingkan 2025.