Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan batas waktu antrean layanan pengukuran tanah paling lama tujuh hari.

Simak informasi lengkap cek sertifikat tanah di BPN dari mulai tarif resminya, prosedur, dan waktu penyelesaiannya.

Kementerian ATR/BPN mengingatkan bahwa sertifikat tanah ulayat tidak dapat diterbitkan secara otomatis.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memasang "alarm" bagi seluruh jajaran Kantah di Indonesia.

Seorang nenek di Sleman terancam kehilangan rumah dan tanah warisan setelah sertifikatnya diagunkan orang tak bertanggung jawab.

Pembagian tanah melalui program reforma agraria tidak otomatis menjamin lahan tersebut akan produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PPLS memastikan tanggul penahan lumpur masih dalam kondisi aman meski sempat muncul rembesan air dan lumpur.

Walhi menyarankan metode tumpukan tanah untuk memadamkan kebakaran TPA Jatiwaringin karena penyemprotan air saja dinilai tak cukup.

Polres Bogor mengungkap peredaran narkotika baru: etomidat dalam vape 'pod getar' dan 'happy water' yang masuk ke Kabupaten Bogor.

Setahun berlalu, Mozza Axillia Gunarsa (19) hilang. Orangtuanya di Kabupaten Semarang berjuang mencari hingga ke luar provinsi.

Pemkab Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga akhir September 2026. Sebanyak 27 kecamatan masuk peta wilayah rawan.

Meski demikian, ia memastikan berbagai kendala tersebut telah diatasi sehingga progres pembangunan terus berjalan.

Nusron mengingatkan, tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika terjadi pergantian generasi.

Kementerian ATR/BPN menegaskan, tidak ada program pemutihan atau pembuatan sertifikat gratis, balik nama gratis, serta pajak tanah gratis.

Masyarakat yang mengajukan layanan pengukuran bidang tanah tak lagi harus menunggu tanpa kepastian.

Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan penguatan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan.

Pemerintah menegaskan pemberian Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat bukan berarti negara mengambil alih tanah milik masyarakat hukum adat.

Tidak semua urusan tanah harus diselesaikan di Kantor Pertanahan (Kantah) induk yang kerap dipersepsikan kaku.

Perbaikan Overpass Bodogol dimulai pada 3 Agustus mendatang, Dishub Kabupaten Bandung menyiapkan jalur alternatif.

Tiga SDN di Kabupaten Blitar dilaporkan tidak mendapatkan murid baru hingga dimulainya tahun ajaran baru 2026