Anggaran perjalanan dinas hingga fasilitas Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi direalokasi. Dana tersebut dipakai menata halaman Gedung Sate.

Gubernur Ahmad Luthfi akan merelokasi korban tanah gerak di Kampung Sekip, Semarang. Anggaran masih dibahas bersama Pemkot Semarang.

Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo Soekartono nilai kemacetan parah saat mudik Lebaran di Gilimanuk-Ketapang lantaran kekurangan dermaga di Gilimanuk

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akan menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat mulai April 2026

Wagub Kaltim Seno Aji sebut anggaran fasilitas kepala daerah Rp 25 M hal lumrah. Ada pos akuarium air laut hingga ruang biliar. Simak detailnya!

Langkah tambah subsidi ditempuh untuk jaga harga BBM RI agar tidak naik di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Kemendagri harus menjadi pengawas bagi pemerintah pusat dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran di daerah berjalan.

Mendagri Tito Karnavian memberikan sejumlah saran kepada Pemda untuk mencegah PHK PPPK

PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) terus mendorong ekspansi bisnis melalui strategi akuisisi aset hulu minyak dan gas (migas)

Pemerintah bersama DPR RI belum menetapkan secara rinci sumber pendanaan untuk menutup kenaikan biaya operasional haji 2026.

Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap daerah-daerah khusus agar pembangunan berjalan optimal.

Bank BUMN merespons tuntutan pengembalian dana jemaat Rp 28 miliar yang diduga digelapkan eks pegawai, sebagian sudah diverifikasi.

Wapres Gibran diklaim mengumumkan dana hibah dari Arab Saudi. Video yang disebarkan itu merupakan hasil manipulasi.

Rupiah terus terdepresiasi! Bukan hanya faktor global, defisit fiskal dan subsidi BBM dalam negeri membebani, membuat mata uang Garuda terjun bebas.

Pemprov DKI mengalihkan anggaran tak prioritas ke subsidi pangan dan penyesuaian gaji PJLP sambil melakukan efisiensi belanja.

Banjir di Bandar Lampung terus berulang. Walhi Lampung soroti kegagalan Pemkot meski anggaran Rp 15 miliar digelontorkan.

Pengamat menilai DPRD Kaltim perlu menggunakan hak interpelasi untuk menguji anggaran rujab hingga fasilitas untuk kepala daerah.

BGN jelaskan anggaran EO Rp 113,9 miliar. Kebutuhan operasional, keterbatasan SDM, hingga strategi komunikasi jadi alasan utama.

Anggaran Kementerian PU kena potong Rp 12,7 triliun, hal ini bertujuan untuk efisiensi.

Komisi IV DPRD Jabar soroti LKPJ Gubernur 2025. OPD didesak disiplin anggaran demi cegah penumpukan bayar di akhir tahun.