Kemenkeu memperkirakan PFII mampu menarik investasi global sampai Rp500 triliun. Pemerintah mengklaim tetap mengikuti standar internasional.

Ekonom menilai PFII harus menjaga dollar AS tetap berputar di Indonesia. Insentif pajak saja dinilai belum cukup menarik investor global.

Ia menyebutkan, kurang salur DBH untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 diperkirakan mendekati Rp 2 triliun.

Wali Kota Tidore Muhammad Sinen meminta pemerintah pusat mengeluarkan anggaran untuk menggaji PPPK

KPK mengusut dugaan permintaan fee sebesar 10 persen yang dilakukan eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono ke pihak swasta terkait proyek di lingkungan MPR.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026 di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, menyasar 10 desa

Presiden AS Donald Trump kembali mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran yang dibangun jauh di bawah Gunung Pickaxe.

Truk kontainer yang mengantre masuk ke depo akan diarahkan terlebih dahulu untuk menunggu di Terminal Tanah Merdeka.

Militer AS kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah wilayah di Iran semalam.

Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan sistem antrean first in, first out (FIFO) dalam pelayanan pertanahan.

BBWS Nusa Tenggara II mencatat telah membangun lebih dari 300 titik JIAT dan sekitar 1.600 infrastruktur air tanah dan air baku di seluruh NTT.

Ara mengultimatum pengusaha yang menguasai dan memanfaatkan tanah negara tanpa hak tak berhak minta ganti rugi ketika pemerintah melakukan penertiban.

Jenazah Komedian Simson Rarameha Ngadang atau Temon akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, hari ini Senin (13/7/2026).

Tradisi Pacu Jalur yang mendunia tercoreng korupsi masif di pemerintahan Kuantan Singingi.

Eks Lurah Condongcatur, Sleman kini ditahan setelah menjadi tersangka korupsi pemanfaatan tanah kas desa.

Temuan ini menunjukkan betapa luasnya penyebaran polusi plastik

Pemerintah menyederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Oegroseno menjelaskan, pembelian tanah di Lembang berawal dari hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Polri senilai Rp 121 miliar.

KPK menduga Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menggunakan uang hasil gratifikasi untuk membeli aset tanah.

Unggahan disertai tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis beredar di medsos. Klaim itu hoaks.