DPR ingatkan WFH satu hari per pekan berdampak domino pada ekonomi rakyat kecil, UMKM, dan ojol.

TAUD juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap institusi terkait serta pengungkapan motif di balik penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya sebut korban telah buat laporan Polisi usai dipukul. Korban adalah anggota Satlantas.

Langkah pengalihan status tahanan eks Menag Yaqut menimbulkan pertanyaan publik karena dilakukan hanya berselang sekitar sepekan setelah penahanan.

Korban mengaku sebenarnya telah memaafkan secara pribadi, namun menyerahkan proses hukum institusi kepada pihak berwenang

Teknis pelaksanaan WFH 1 hari bagi ASN dan swasta untuk menghemat BBM di tengah naiknya harga minyak dunia perlu dipersiapkan dengan matang.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus di peradilan umum. Mengapa?

Empat anggota BAIS merupakan pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS. Motif dan dalang masih didalami.

Anggota DPR mendesak kemungkinan peran petinggi di TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Puspom TNI belum bisa menjelaskan lebih detail terkait dua peran anggota TNI lainnya dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.

Polda Metro Jaya akan berkoordinasi soal penanganan perkara usai Mabes TNI mengungkap 4 anggotanya terlibat dalam penyiraman air keras Andrie Yunus.

Police line SPBU di Jember dibuka saat penyelidikan masih berjalan. DPRD khawatir penegakan hukum melemah.

Aktivis KontraS Andrie Yunus disiram air keras, memicu kecaman keras dari DPR. Tindakan biadab ini mengancam demokrasi. Desakan investigasi tuntas mencuat.

Kisah haru di Pekanbaru, uang santunan anak yatim Rp1,5 juta dijambret. Anggota DPRD Zulkardi mengganti uang dan mengajak korban beli baju Lebaran.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak sanksi tegas hingga pidana bagi 16 mahasiswa FH UI pelaku pelecehan, menekankan penerapan UU TPKS.

DPR desak usut tuntas kasus tambang ilegal PT AKT di Murung Raya, Kalteng, yang menyeret konglomerat Samin Tan.