Mekanisme pembayaran gaji PNS yang selama ini berjalan baik tidak perlu diubah hanya untuk memberikan peran lebih besar kepada KDMP.

Penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa Merah Putih akan mendatangkan dampak buruk bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Presiden Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres, termasuk Rocky Gerung. Simak besaran gaji Rp 76,5 juta per bulan dan fasilitas setara menteri!

Gaji manajer Kopdes Merah Putih bersumber dari APBN dan disalurkan melalui Agrinas. Penghasilan berkisar Rp 6,8 juta-Rp 8,3 juta per bulan.

Periset meninggalkan pekerjaan bergaji Rp 2,5 miliar di Huawei dan pulang kampung membantu keluarganya bertani jagung.

Ekonom Senior Wijayanto Samirin mengkritik keras rencana pemindahan gaji PNS melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dinilai tak urgen, inefisien, dan berisiko besar bagi perbankan daerah.

Pemerintah masih mengkaji implementasi kredit kepemilikan rumah atau KPR gaji Rp 17 juta.

Pemprov Jatim meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, khawatir menggerus dana murah Bank Jatim.

Kemenkop umumkan 26.911 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah teken kontrak. Gaji pertama dipastikan cair akhir bulan ini, meski belum semua Kopdes beroperasi penuh!

pengaruhnya dapat cukup besar bagi likuiditas BPD yang sangat bergantung pada dana ASN.

ABPEDNAS Sulbar menyebut tunjangan anggota BPD yang diterima ASN tidak termasuk penggajian ganda karena bukan gaji tetap.

Kemensos soroti demotivasi KPM bansos yang dianggap gaji rutin. Registrasi ulang via Perlinsos Digital wajib dilakukan agar bansos tetap tepat sasaran di 2027.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 15/2026 diatur bahwa satu anggota Wantimpres mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 76.500.000 setiap bulannya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan gaji ASN tidak akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, meski Menkop Ferry Juliantono telah mengusulkan. Mekanisme pembayaran tetap seperti biasa.

Rencana pemerintah dorong KDKMP salurkan gaji dan pensiun PNS menuai kritik tajam. Guru Besar Unair Rahma Gafmi nilai kebijakan itu 'abu-abu' dan konyol.

At the Election Law hearing, Constitutional Judge Arsul Sani discussed the issue of disqualification in regional elections due to the absence of a high school diploma, despite possessing a master's degree.

Abdon Nababan stated that the Balik indigenous people in IKN were never asked for approval regarding the development. Their customary rights are at risk, as the challenge against the IKN Law continues in the Constitutional Court.

DPR member Syafruddin urges the government to tackle forest and land fires comprehensively, not just through extinguishing efforts. Prevention, law enforcement, and cross-border haze mitigation are crucial.

The DPR's working committee is still discussing the Election Law revisions in a closed manner. Deputy Chairman of Commission II of the DPR Aria Bima reveals the reasons and sensitive issues being discussed.

Rencana penyaluran gaji PNS lewat Kopdes Merah Putih ditargetkan terealisasi tahun ini. Namun, bagaimana mekanisme pembayarannya?