Wamendagri meminta anggaran pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut untuk rujab Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud dibatalkan bila tak urgen.

Jasad korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di bawah timbunan material vulkanik dan bebatuan besar, hanya 20 meter dari bibir kawah.

Pemerintah siapkan instrumen baru seperti windfall tax nikel dan bea keluar komoditas untuk perkuat penerimaan negara, serta cegah praktik under-invoicing.

Bahlil jaga tarif listrik tak naik agar rakyat tidak terbebani.

Pemkab Bogor menyiapkan Rp 100 miliar untuk pembebasan lahan jalan khusus tambang.

Permintaan maaf Rudy Mas'ud memicu respons DPRD dan Kemendagri. Sorotan tertuju pada anggaran rujab Rp 25 miliar dan mekanisme pengelolaannya.

Pemprov Kaltim sedang mengkaji ulang anggaran renovasi rumah jabatan gubernur. Termasuk pengadaan kursi pijat dan akuarium.

Cak Imin bersyukur politik anggaran era Presiden Prabowo lebih efisien, langsung dirasakan masyarakat, dan berhasil turunkan kemiskinan ekstrem meskipun tantangan masih ada.

Petugas berhasil mengacak-acak lapak peredaran narkotika yang dikendalikan oleh jaringan Wawan pada Rabu (13/5/2026) sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Indonesia berupaya mereduksi impor LPG yang membebani negara. Diversifikasi energi menuju DME dari batu bara lokal, jargas, dan kompor listrik diyakini jadi solusi strategis.

Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Rencana Induk Rehabilitasi telah disetujui Bappenas.

MK menekankan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia selama keputusan presiden (keppres) pemindahan ke IKN belum terbit.

DPRD Kaltim belum menjadwalkan paripurna hak angket terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim yang menjadi sorotan.

Ironi dunia pendidikan di Salatiga! Juri FLS3N 2026 terpaksa bekerja tanpa bayaran. Disdik akui anggaran tak ada dalam DPA. Simak ceritanya di sini.

Hakim MK Saldi Isra heran anggaran kampus dipakai bikin seragam hingga air mineral, padahal dosen non-PNS gajinya masih di bawah standar.

PMK 27 tahun 2026 bertujuan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran OJK.

APMK melaporkan polemik anggaran era Rudy Mas’ud ke Kejati Kaltim, termasuk mobil dinas Rp 8,5 miliar.

DPRD Jawa Barat dan delegasi Kongres China membahas pengawasan anggaran hingga peluang kerja sama pembangunan dan teknologi.

Pemkot Mataram mulai menerapkan kebijakan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas pejabat

Pemerintah menunda bea keluar batu bara dan nikel serta kenaikan royalti tambang. Potensi penerimaan Rp 200 triliun tertahan.