Equality before the law sedang diuji dalam penanganan perkara Febrie Adriansyah. Negara harus membuktikan hukum tetap bekerja secara independen

Ketika angka gaji pokok dipakai sebagai wajah tunggal kesejahteraan dosen, publik berisiko menerima gambaran yang tidak utuh.

Irlandia mengesahkan Jennie's Law yang memungkinkan masyarakat mengetahui riwayat vonis kekerasan dalam rumah tangga seseorang.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengaku sebagai salah satu pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Gaji pokok perlu ditinjau berkala karena menyangkut kelayakan hidup dan keamanan masa purna.

Persoalan muncul saat Oemar Bakri tak lagi cukup dengan gaji, tunjangan, sertifikasi, remunerasi, honorarium, hibah penelitian, dan fasilitas lainnya.

Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (Adaksi) memberikan usulan terkait gaji dosen di Indonesia.

Usulan kenaikan gaji kepala daerah hingga 20% PAD dilontarkan DPR untuk tekan korupsi. Namun, KPK dan Wamendagri ragu, bahkan dinilai pakar pancing masalah baru.

Besaran gaji dosen di Indonesia belakangan ramai menjadi perbincangan di masyarakat.

Usulan menaikkan gaji kepala daerah kembali mengemuka di tengah banyaknya pejabat wilayah yang terkena OTT KPK.

DPMPTSP Kota Malang mencatat tunggakan gaji pegawai RSI Unisma mencapai Rp 3,2 miliar. Ini janji yayasan.

Kemampuan finansial masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga kelas menengah, terasa kian jauh dari jangkauan.

Saatnya keluar dari rumus satu kali UMR dan membangun sistem penghasilan dosen yang layak, bermartabat, merdeka dari kerangkeng pola birokrasi ASN.

Jamwas Kejagung menyebut Febrie Adriansyah masih menerima gaji karena statusnya sebagai jaksa belum berubah dan perkara belum inkrah.

Menaikkan gaji kepala daerah tanpa membenahi pembiayaan politik hanya menambah pos anggaran baru tanpa mengurangi tekanan untuk balik modal politik.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan ditanggung APBN selama 2 tahun.

Ketika "gaji sesuai UMR" ditempatkan sejajar dengan berbagai fasilitas lain dalam kolom benefit, kok gitu?

Panggar DPRK Lhokseumawe bantah klaim pemkot soal pembahasan anggaran, nasib gaji 3.200 PPPK kini terkatung-katung tanpa kejelasan.

Pemeriintah dan DPR membuka peluang revisi aturan soal hak keuangan kepala daerah yang stagnan 26 tahun, merespons beban kerja yang semakin besar.

Menkop Ferry Juliantono menyebut gaji pegawai Kopdes Merah Putih akan mengikuti kemampuan usaha masing masing koperasi.