Jangan tunggu bendera lain berkibar untuk menyadari bahwa ada kegelisahan di daerah. Jangan tunggu daerah melawan untuk mulai mendengar.

Mata juling sering dianggap akan sembuh sendiri seiring bertambahnya usia anak. Padahal, dokter mengungkap fakta yang berbeda. Simak selengkapnya.

Jangan tunggu daerah terbakar untuk menyadari bahwa hubungan pusat-daerah sedang buruk.

Republik jauh lebih kukuh saat warga di daerah merasa didengar, diperlakukan adil, memperoleh bagian yang layak dari kekayaan di tanahnya.

DPD RI mengapresiasi kebijaksanaan pemerintah dan pimpinan DPR RI yang terus memberikan atensi khusus pada nasib para PPPK dan PPPK.

Jika semua persoalan fiskal daerah diselesaikan dengan menarik pegawai ke pusat, ke mana arah otonomi daerah? Risiko muncul resentralisasi dua lapis.

Pernyataan Jusuf Kalla tentang ketergantungan dana pusat memantik perdebatan sengit. Benarkah daerah bisa mandiri, atau adakah masalah struktural fiskal yang lebih dalam?

Pengakuan bahwa 490 pemerintah daerah mungkin memerlukan suntikan dana menunjukkan bom waktu pemangkasan TKD mulai meledak.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh menegaskan fatwa MUI bersifat tunggal dan fatwa daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat.

ASN daerah ditanggung pemerintah pusat termasuk guru PPPK, politikus Gerindra angkat suara.

Ketum APKASI Bursah Zarnubi meminta pemerintah tak potong anggaran daerah. Pemotongan hambat akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Menteri Transmigrasi Iftitah dorong kolaborasi pusat-daerah demi percepatan pembangunan transmigrasi. Potensi investasi Tiongkok di Indonesia Timur kian terbuka lebar.

Penutupan PGS setelah 21 tahun tak hanya memukul pedagang, tetapi juga PKL, tukang becak, hingga juru parkir.

Prabowo meminta gubernur hingga kepala desa melaporkan kondisi jembatan rusak. Jika daerah tak mampu, pemerintah pusat akan turun tangan memperbaki.

Anggota DPR berharap langkah seleksi guru PPPK untuk menjadi bagian ASN pusat dapat mendistribusikan tenaga pendidik sesuai kebutuhan daerah.

KPPOD sebut banyaknya Pemda kesulitan bayar gaji ASN sebagai alarm keadilan fiskal. Dorong pemerintah kembalikan TKD yang dipangkas.

Fasilitas ke-17 yang yang berada di kawasan Ring 1 tersebut berada di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero), Jakarta

Mendagri Tito Karnavian menyebutkan, pemerintah pusat sudah mencairkan Rp 18,6 triliun ke 546 daerah demi memenuhi kapasitas fiskal setiap daerah.

Purbaya mengetahui penyaluran bantuan makanan ke masyarakat terdampak gempa NTT tak merata.

Sultan HB X tak ambil pusing soal wacana kenaikan gaji kepala daerah dan menyerahkannya pada pemerintah pusat.